WHDI Tosari Wadul Butuh Sentuhan Program Pemerintah dalam Hal Pemberdayaan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Sebanyak 80 orang anggota Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan mengeluhkan belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait program pemberdayaan masyarakat.

Hal itulah yang disampaikan Ketua WHDI Desa Ngadiwono Sri Rahayu saat bertemu dengan Sugiarto, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (15/3/2023) siang di Kampung Pancar Air Purwodadi.

Pertama, ia menyampaikan terima kasih karena di suport  kegiatan WHDI dalam melaksanakan program penguatan kelembagaan berupa outbond dan diskusi bersama dengan pengurus dan anggota WHDI.

“Ini menjadi momentum untuk silaturahmi dengan pengurus bersama anggota. Menjalin keakraban dan kekeluargaan dan memperat persaudaraan sesama pengurus WHDI,” kata Sri Rahayu.

Selanjutnya, ia menyampaikan apa yang menjadi ganjalan hati anggota WHDI. Ia mengaku selama ini belum ada perhatian dan program bagi WHDI dari pemerintah.

Perhatian yang dimaksud, kata dia, adalah dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang bisa memberikan wawasan, kemampuan, skil anggota WHDI.

“Kami berharap ada program bagi WHDI, mungkin bisa pelatihan untuk wanita, dalam bentuk apapun. Masak atau pembuatan kue, menjahit atau kegiatan lainnya,” sambungnya.

Di Tosari, kata dia, akan dibangun rest area Wisata Bromo. Ia berharap, WHDI bisa mengambil peran disana dengan ikut berjualan. Bekalnya, kemampuan dari pelatihan diberikan.

Baca juga: Polresta Banyuwangi Tutup Opsi Restorative Justice untuk Kasus Kekerasan yang Melibatkan Pesilat

“Tapi kami perlu bekal melalui pelatihan agar jualan kami bisa menarik wisatawan. Tujuannya adalah ekonomi bergerak, dan teman-teman sejahtera. Mudah-mudahan kami diperhatikan,” sambungnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiarto mengatakan,  WHDI memang perlu ada pendekatan sosial dan ekonomi.

Ia menyebut, perlu ada perhatian khusus kepada mereka. Sehingga mereka tidak hanya fokus dalam bidang pengembangan keagamaan saja.

“Kita harus berpikir, bagaimana mereka juga bisa berdaya dalam hal keagamanan dan juga berdaya secara ekonomi,” tambah Sugiarto.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, dari keterangan  WHDI, mereka belum pernah menikmati program pemerintah dalam hal pemberdayaan.

“Ini tidak boleh terjadi. Semua masyarakat Pasuruan berhak untuk menikmatinya, termasuk WHDI. Ini akan kami upayakan untuk fasilitasi,” tambahnya.

Politisi dari Dapil 5 ini mengaku akan mengupayakan agar  WHDI mendapatkan program program di antaranya pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

“Tujuan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat khususnya teman-teman WHDI dapat kesempatan yang sama dan bisa berdaya saing dan lebih sejahtera,” tutupnya.

(TribunJatimTimur.com)