Pupuk Subsidi Dibatasi, Petani Bagikan Beras Gratis di Alun-Alun Jember

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Komunitas warga yang tergabung di Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur menggelar aksi damai di Alun-Alun Jember, Senin sore (25/3/2024).

Aksi tersebut dilakukan agar pemerintah mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022, tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, karena tidak relevan dengan kebutuhan petani sesungguhnya.

Terlihat setelah melakukan orasi para petani itu membagikan puluhan bungkus beras ukuran 5 kilogram, kepada warga dan pengendara yang ada di Alun-Alun Jember.

Selain itu mereka juga memberikan bahan pangan tersebut secara gratis, kepada aparat kepolisian dan Satpol PP yang menjaga aksi itu di Alun-Alun.

Ketua APPI Jatim Jumantoro mengatakan ada sebanyak 2 kwintal beras yang dibagikan kepada warga dan aparat. Bahan pokok itu berasal dari para petani asli Jember.

Baca juga: Eksplorasi Potensi dan Budaya Lokal, Ratusan Siswa Asal Jakarta Kunjungi Kampung Batara Banyuwangi

"Ini sebagai bukti nyata petani berdaya, asalkan didukung kebijakan harus yang berpihak kepada petani," ujarnya.

Menurutnya pembagian beras kepada aparat negara sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah. Supaya tidak mengandalkan bahan pokok dari luar negeri.

"Supaya mereka peduli sebab kita harus bersama sama, mulai dari aparat, pejabat dan wakil rakyat bersama agar pangan kita kuat, sehingga kedaulatan pangan bisa terwujud," kata Jumantoro.

Jumantoro juga mengungkapkan sejak Permentan Nomor 10 tahun 2022 itu. Alokasi pupuk subsidi untuk tanaman padi seluas dua hektar dibatasi sebanyak 2 kwintal.

"Untuk tanaman jagung hanya 2,5 kwintal. Ini bukan kedaulatan pangan yang akan dirasakan, tetapi penurunan pangan dan kehancuran pangan akan terjadi di masa depan," katanya.

Baca juga: Pendaftaran Mudik Gratis Dishub Jatim Rute Jangkar-Raas Melalui Kapal Laut Sudah Dibuka

Selain alokasi pupuk subsidi dibatasi, kata Jumantoro, pendistribusiannya juga ribet dengan administrasi, sehingga hal itu membuat petani makin malas ke kios.

"Ada yang cuma dapat 13 kilogram, ada yang cuma dapat 5 kilogram. Akhirnya mereka tidak ambil karena ruwetnya setengah mati, dan subsidinya sedikit sekali," ucap dia.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo sempat berjanji di awal 2024, akan menambah alokasi pupuk subsidi. Tetapi hingga sekarang hal tersebut hanya wacana saja.

Baca juga: 44 Taruna Poltekip Turun Lapangan di UPT Pemasyarakatan Jatim untuk Lengkapi Bahan Penelitian

"Kami hanya ingin alur pendistribusian pupuk subsidi sama seperti BBM subsidi yang begitu mudah dan tidak ada batasan. Tetapi untuk petani yang hanya minta dibawah Rp 100 triliun, namun hingga sekarang masih katanya," paparnya.

Lebih lanjut Jumantoro meminta pemerintah mengembalikan peran Bulog sebagai induk ketahanan pangan nasional, kalau perlu Badan Pengan Nasional dibubarkan saja.

"Agar gudang Bulog ke depan tidak berisi beras impor, tetapi beras lokal milik petani. Dan naikan HPP gabah dari Rp 5000 menjadi Rp 7000, agar petani betul-betul berdaya," pintanya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran di Whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)