Sabtu, 23 Mei 2026

Haji 2024

Pembentukan Pansus DPR Soal Haji Sangat Politis

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto mengaku tidak sepakat dengan pembentukan Pansus tersebut.

Tayang:
Editor: Haorrahman
TribunJatim-Timur.com/M.Taufik
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Makkah - Isu terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 dinilai sangat politis.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto mengaku tidak sepakat dengan pembentukan Pansus tersebut.

Dia menilai, isu pansus tersebut sangat politis, karena dari sisi waktu juga tidak memungkinkan. "Itu dari sisi waktu sudah tidak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis," ujar Yandri di Makkah, Rabu (19/6/2024).

Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis.

"Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang," ucap politisi PAN ini.

Baca juga: Grup C Euro 2024 Denmark Vs Inggris: Prediksi, Head to Head, Link Live Streaming Siaran RCTI

Karena itu, menurut dia, isu Pansus yang dihembuskan baru-baru ini cenderung politis. Bahkan, ia menilai yang menggaungkan isu Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian.

"Jadi menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong," kata Yandri.

"(Mereka) terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju dengan Pansus," tandasnya menambahkan.

Menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.

Baca juga: Unggul atas Demokrat di Rekapitulasi Ulang KPU Jember, Kader Nasdem Sujud Syukur

Yandri juga merasa heran dengan masalah haji yang disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter.

"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti gak itu yang ngomong masalah haji," katanya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran di Whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(M. Taufik/TribunJatimTimur.com)

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved