Target Luas Lahan Swasembada Pangan di Bondowoso Ditambah, Libatkan Babinsa dan PPL

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, BONDOWOSO - Target merealisasikan luas tambah tanam (LTT) di Bondowoso ditindaklanjuti pembentukan posko swasembada pangan. Juga ada penandatanganan komitmen oleh seluruh Babinsa dan PPL se-Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendapa Ki Ronggo Kabupaten Bondowoso,  Jumat (17/1/2025). 

 Kabupaten Bondowoso diminta untuk memenuhi luas tambah tanam hingga sekitar 103.374 hektar di 2025. Hal itu dalam rangka mendukung kesiapan Jawa Timur sebagai salah satu pendukung utama swasembada pangan di Indonesia.

Komandan Kodim 0822, Letkol Arh Achmad Yani, mengatakan, di 2025 ini target luas tambah tanam (LTT) meningkat dibanding tahun sebelumnya. LTT 2024 di Bondowoso mencapai 95.508 hektar dengan produksi bersih beras yakni 527,782 ton. 

Dan tahun ini, target LTT tersebut meningkat mencapai 103.374 hektar. "TNI ini posisi sebagai pendamping. Kami coba cari bagaimana caranya kreatifitas di bawah," ujarnya.

Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro memastikan untuk mencapai target itu pihaknya sampai saat ini belum ada kebijakan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Itu menjadi kebijakan dari pusat.

Namun, akan mengoptimalkan peningkatan masa tanamnya, dari yang biasanya tanam sekali dalam setahun. Akan didorong untuk ditingkatkan menjadi 2-3  kali. Selain itu, optimalisasi lahan-lahan yang sudah tersedia dan tidak produktif.

"Kami fokus sekarang swasembada beras," ujarnya.

Baca juga: DPKP Bondowoso Tunggu Juknis, Distribusi Pupuk Subsidi Langsung ke Gapoktan

Selain itu, melalui pertemuan PPL dan Babinsa ini juga selanjutnya akan diawal akan bertugas melakukan pendataan luasan dan status lahan pertanian terlebih dahulu.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Hendri Widotono, mengatakan, untuk mendukung pemenuhan target tersebut. Pertanian di Bondowoso juga mendapatkan tambahan bantuan sumur bor di 36 titik  di awal tahun 2025 melalui Kodim 0822. Tahun lalu mendapatkan bantuan sumur bor 77 unit. 

Selain itu, juga ada perpipaan, para status penyuluh pertanian lapangan (PPL) ditarik ke pemerintah pusat. Kemudian, model distribusi yang berbeda dibanding tahun sebelumnya.

"Ada korelasi penambahan bor dengan target yang diharapkan pemerintah," pungkasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)