Berita Bondowoso

Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Baru Bupati dan Wabup Bondowoso Dikepras 50 Persen

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati yang baru dilantik

Penulis: Sinca Ari Pangistu | Editor: Sri Wahyunik
TribunJatimTimur.com/Sinca Ari Pangistu
Pj SEKDA BONDOWOSO - Pj Sekretaris Daerah Bondowoso , Fathur Rozi saat diwawancarai awak media usai dilantik pada 17 Februari 2025 lalu. Ia menyebut Pemkab Bondowoso menganggarkan pengadaan mobil dinas baru untuk kepala daerah Bondowoso periode 2025 - 2030 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati yang baru dilantik.

Nilainya mencapai sekitar Rp 3 miliar, untuk pengadaan 4 mobil dinas baru. Namun demikian, karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD. 

Anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp 1,5 milliar. Demikian dituturkan oleh Pj Sekda Bondowoso, Fathur Rozi, dikonfirmasi TribunJatimTimur.com, pada Sabtu (22/2/2025).

"Empat unit itu kurang lebih sampai Rp 3 miliar, kami potong itu jadi satu set saja Rp 1,5 milliar," ujarnya.

Ia menjelaskan, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid yang meminta pemangkasan tersebut. Bahkan, semula  Abdul Hamid Wahid disebutnya meminta agar tak perlu ada pengadaan mobil dinas

Namun, karena menghormati proses penganggaran yang dilakukan kemarin. Dirinya memperbolehkan cukup dua mobil saja. 

Karena, kata Fathur menirukan Bupati Adul Hamid Wahid, bahwa di tengah efisiensi pentingnya untuk mengutamakan azas kemanfaatan untuk masyarakat.

Baca juga: Bu Guru Jember Viral dengan Video Bugil, Lulus Seleksi Berkas PPPK

Sejatinya, pengadaan semula empat mobil. Secara terperinci yakni untuk bupati, wakil bupati, dan istri masing-masing.

"Beliau sendiri menyampaikan. Sudah lakukan efisiensi, jangan beli 4, cukup dua saja. Saya sebenarnya tak butuh itu," ujarnya.

Disinggung tentang plot anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di tengah efisiensi, kata pria akrab disapa Fathur, untuk pembahasan anggaran bersama-sama dengan legislatif.

Dan pihaknya tak mau efisiensi ini menjadi alasan tak bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Meskipun ada pengurangan seperti perjalanan dinas dikepras 50 persen, ATK, kegiatan seremonial dikurangi, pemberian hibah perlu di-review. 

"Ini perlu kebersamaan, dan juga pengertian," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Kamis 20 Februari 2025 lalu Bupati Abdul Hamid Wahid, dan Wakil Bupati As'ad Yahya Safi'i dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana negara. Usai itu, Bupati Abdul Hamid Wahid masih mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan ke depan.


Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved