PPDB 2025

42 SMPN di Ponorogo Tak Penuhi Pagu Siswa Baru PPDB 2025, Hanya 14 Terpenuhi

14 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Ponorogo yang bisa memenuhi Pagi siswa baru di PPDB 2025

Penulis: Pramita Kusumaningrum | Editor: Sri Wahyunik
TribunJatim.com/Pramita Kusumaningrum
PAGU SMP - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri di SMPN 2 Ponorogo, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tonatan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim. 14 SMPN di Kabupaten dari 56 SMPN yang hanya memenuhi pagu PPDB tahun ajaran 2025/2026. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PONOROGO - 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Ponorogo, dari 56 SMPN yang bisa memenuhi pagu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.

Artinya 42 di antaranya masih belum memenuhi pagu. Diketahui SMP yang memenuh pagu, 6 diantaranya adalah SMPN di pusat kota di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Sisanya adalah SMPN yang “favorit” di Kecamatan masing-masing.

14 SMPN yang memenuhi pagu adalah SMPN 1 Pulung, SMPN 1 Mlarak, SMPN 1 Bungkal, SMPN 1 Kauman, SMPN 1 Jenangan, SMPN 1 Ponorogo, SMPN 2 Ponorogo.

Kemudian SMPN 3 Ponorogo, SMPN 4 Ponorogo, SMPN 5 Ponorogo, SMPN 6 Ponorogo, SMPN 1 Jetis, SMPN 2 Ngrayun dan SMPN 2 Balong.

“Seluruh SMP Negeri di kota (Kecamatan Ponorogo Kota) terpenuhi kuotanya. Secara keseluruhan di Kabupaten Ponorogo yang memenuhi pagu ada 14 sekolah,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri, Jumat (11/7/2025).

Pun dari data yang dihimpun ada beberapa yang SMP Negeri yang hanya mendapatkan siswa dibawah 10 orang.

Meskipun dalam penetapan pagu tersebut pihaknya sudah melihat kondisi serta sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

“Ada pembatasan pagu untuk sekolah-sekolah favorit agar siswanya merata. Tapi ya ternyata masih ada yang tidak terpenuhi pagu,” tegasnya.

Baca juga: Pencurian Sepeda Motor di Bondowoso Terekam CCTv, Berikut Ciri Terduga Pelaku

Nurhadi menyebutkan bahwa ada sejumlah faktor yang membuat pagu puluhan SMPN tidak terpenuhi. Analisanya adalah langka kelulusan siswa SD di wilayah juga berpengaruh ke pendaftaran SMP.

Bahkan Nurhadi menyebut kekurangan siswa di SMPN adalah masalah klasik. “Jadi ini masalah klasik, contohnya output SD itu juga berpengaruh. Jika outputnya kecil otomatis yang naik ke SMP juga sebanding,” ujarnya.

Ditanya apakah akan melakukan penggabungan, Nurhadi menjelaskan bahwa 
belum melakukan kajian terkait wacana merger sekolah yang jumlah siswanya minim ini. 

“Ada berbagai alasan tidak kami lakukan penggabungan. Berapapun muridnya negara harus hadir memberikan layanan pendidikan,” pungkasnya.

 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved