Suhu Politik Mulai Memanas di Sidoarjo, Muncul Koalisi Usai Penolakan LPJ Bupati

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Sidoarjo - Sejumlah partai politik di Kabupaten Sidoarjo sepakat membentuk Koalisi Sidoarjo Maju, menyusul penolakan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2024 oleh Bupati Sidoarjo. Pembentukan koalisi ini diumumkan, tak lama setelah paripurna penolakan LPJ digelar, Rabu (16/7/2025).

Koalisi ini terdiri dari tujuh partai politik, yakni Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKS, PPP, dan PDIP yang bergabung jelang konferensi pers di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu sore.

“Ini sudah cukup lama dibicarakan, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika kami menemukan satu pandangan dalam menyikapi LPJ 2024,” ujar Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusdy.

Koalisi Sidoarjo Maju menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja dan penggunaan APBD 2024 yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Mereka menilai program penanggulangan banjir belum menunjukkan dampak nyata di lapangan. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong masih rutin dilanda banjir.

Baca juga: Pantas Frans Putros Tetap Direkrut Persib Bandung, Sosoknya Ungguli 2 Rekrutan Baru Pangeran Biru

“Program ini masih berada dalam tataran wacana. Fakta di lapangan, banjir tetap menjadi persoalan serius di banyak titik,” kata Adam.

Kemudian terkait program andalan Bupati berupa penciptaan 100.000 lapangan kerja juga dikritik karena minim indikator kinerja. Tidak ada data yang menjelaskan berapa banyak lapangan kerja yang telah tercipta, dari sektor mana, dan dengan skema apa.

“Apakah melalui investasi, padat karya, pelatihan BLK, UMKM, atau program lainnya? Tanpa indikator konkret, ini hanya jadi jargon politik tanpa bukti nyata,” lanjutnya.

Koalisi ini juga menyoroti masih adanya pungutan di sekolah negeri, khususnya SD dan SMP, dengan dalih kesepakatan komite sekolah. 

Selain itu, kondisi infrastruktur pendidikan dinilai memprihatinkan. Banyak sekolah mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, hingga sarana belajar yang tidak memadai.

Baca juga: Pemkab Jember Siapkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Pelajar, Gandeng Puskesmas hingga Kemenag

Menurut mereka, minimnya alokasi anggaran untuk infrastruktur pendidikan membuat perbaikan sulit dilakukan. Sebagian besar anggaran habis untuk belanja rutin.

Koalisi merujuk pada ikhtisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menemukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal di 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Temuan ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan kelalaian dari pimpinan daerah. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut budaya birokrasi yang belum profesional dan akuntabel,” tandas Adam.

Infrastruktur jalan juga disorot. Data dari Dinas PU Bina Marga menyebutkan terdapat lebih dari 445 titik jalan rusak hingga pertengahan 2025. Padahal, anggaran perbaikan jalan digelontorkan setiap tahun.

Hasilnya tidak mencerminkan perbaikan yang signifikan. Ini menandakan adanya kelemahan dalam manajemen proyek infrastruktur.