TRIBUNJATIMTIMUR.COM, TULUNGAGUNG - Belasan perwakilan Forum Perjuangan Honorer (FPH) PGRI mengadu ke Komisi A DPRD Tulungagung, Kamis (16/1/2025).

Mereka adalah para guru honorer yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS.

Para guru ini menolak status yang diberikan pemerintah, menjadi PPPK Paruh Waktu.

Menurut Ketua FPH PGRI Tulungagung, Candra Dian Rahman, status PPPK Paruh Waktu tidak ada bedanya dengan honorer.

Baca juga: Rumah Polisi Meledak di Mojokerto, Kapolda Jatim: Berasal dari Sisa Petasan Malam Tahun Baru

Dengan status ini, para guru hanya akan menerima upah dari pihak sekolah yang besarannya hanya Rp 300.000 per bulan.

"Tidak ada tambahan gaji dari pemerintah. Kalau dari sekolah saja, tentu sangat kurang," keluh Candra.

Lanjutnya saat ini ada sekitar 1.300 guru dengan status PPPK Paruh Waktu.

Di antara mereka ada 785 guru dengan status guru kelas.

Candra dan kawan-kawan menuntut agar ada alokasi anggaran dari Pemkab Tulungagung untuk para guru yang masuk PPPK Paruh Waktu ini.

"Misalnya ada tambahan Rp 1 juta. Hanya hanya Rp 300.000 masalah tidak akan selesai," tegasnya.

Usul dari para guru ini ditampung oleh Komisi A DPRD Tulungagung.

Baca juga: Liga 1 2024 Persib Bandung Vs Dewa United: Prediksi, Head to Head, Link Live Streaming

Aspirasi ini akan disampaikan ke bupati terpilih sebagai pihak yang memutuskan anggaran.

Masih menurut Candra, saat ini di setiap SD rata-rata masih ada 2-4 guru honorer yang belum lolos PPPK Guru.

"Banyak yang sudah tuntas diangkat jadi PPPK," katanya.

Para guru ini ditemui oleh anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Wakil Ketua Komisi A, Ebin Sunaryo meminta para guru tidak patah semangat.

Pihaknya berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi para guru PPPK Paruh Waktu ini.

"Kami akan membantu. Tapi tolong, tetap berjuang," ujarnya.

(David Yohanes/TribunJatimTimur.com)