Forum Konsultasi Publik Dorong Transparansi Pembangunan Jalan dan Jembatan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemkab Pasuruan, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Sarinah Rostief, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang dialog partisipatif antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Baca juga: DPRD Pasuruan Tegaskan Komitmen Dukung Visi Bupati untuk Pemerataan Pembangunan

“FKP kunci untuk menyelaraskan standar layanan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan hambatan di lapangan. Partisipasi publik akan memperkuat kualitas dan keberlanjutan pembangunan jalan dan jembatan,” ujar Sarinah.

FKP melibatkan enam unsur, yaitu penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholder, ahli atau praktisi, organisasi masyarakat sipil, serta media. Peserta diajak berdialog terbuka, bertukar opini, hingga menyampaikan masukan yang nantinya akan menjadi bahan perbaikan kebijakan dan layanan.

Baca juga: SPPG Wonosari Resmi Dibuka, Sediakan MBG untuk Jember Selatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menegaskan bahwa pelaksanaan forum ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik.

“FKP adalah komitmen pemerintah daerah untuk terus berbenah. Infrastruktur menjadi perhatian utama kami, karena kualitas jalan dan jembatan menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Yudha.

Baca juga: Tanggapan Pengasuh Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Terkait Ambruknya Bangunan Tiga Lantai

Saat ini, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menangani berbagai pekerjaan infrastruktur, mulai dari pembangunan drainase dan TPT, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jembatan, hingga pemeliharaan rutin jalan.

Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 2.315 kilometer, sebagian besar dalam kondisi baik dan sedang, namun masih ada ruas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Melalui FKP, pemerintah daerah berharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta didukung partisipasi publik yang lebih luas.

 (TribunJatimTimur.com)