BPK RI Lakukan Pemeriksaan Kinerja Pangan di Situbondo

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SITUBONDO- Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mengunjungi Kabupaten Situbondo, Rabu (01/11/2023).

Dalam kunjungannya anggota IV BPK, Haerul Saleh didampingi Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Tujuan kedatangan BPK ke Situbondo untuk memonitor dan melakukan pemeriksaan kinerja ketahanan pangan Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023.

Selain itu juga untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT belanja barang dan modal.

Baca juga: Besok, Salat Minta Hujan Digelar Serentak di 25 Kecamatan Se-Banyuwangi

Kedatangan rombongan BPK RI dan Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, disambut Bupati Situbondo, Karna Suswandi.

Setibanya di Pendopo Kabupaten, Anggota BKP dan Direjen dari Kementan langsung meninjau bantuan traktor yang akan diberikan kepada kelompok tani serta hasil tanaman padi BK serta bua Mangga Situbondo.

Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh mengatakan, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan program PDT dan PDTT yang sedang dilaksanakan Kementrian Pertanian dan KKP.

"Sekarang ini kita masih mengumpulkan infomasi terkait pelaksanaan program ini ala sesuai rencana atau terpenuhi dan tepat sasaran," ujar Haerul Saleh di Pendopo Kabupaten Situbondo.

Menurutnya, pihaknya juga telah memantau penyerahan bantuan alat dari pemerintah pusat kepada kelompok tani.

Baca juga: Pimpin Pisah Sambut Kalapas Pasuruan, Kakanwil: Lanjutkan Hubungan Baik Antar Instansi

"Yang terpenting program ini tepat sasaran, jangan sampai pemerintah telah mengeluarkan angaran besar. Akan tetapi sasarannya tidak tepat," katanya.

Dikatakan jika mamfaatnya tidak tepat, maka ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam program itu dan negara kehilangan mamfaat serta pengelolaan keuangan negara tidak terpenuhi.

"Kontrolnya ada di pemerintah daerah, ya kalau Pemkab sebagai penerima memamfaatkan dan kalau pemerintah daerah sebagai penerima harus siap dalam pengelolaanya,," tukasnya.

Sementara Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan, sesuai yang disampaikan anggota IV BPK RI, harus ada sinergitas programnya.

Menurutnya, di saat pemerintah daerah memamfaatkan padi BK Situbondo 01 dan 02, maka sudah seiring dengan tujuan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi krisis pangan yang ada.

Baca juga: Peran Esther Aesthetic Clinic dalam 29 tahun Transformasi Kecantikan di Kota Malang

"Karena seiring, tentu suportnya pemerintah harus maksimal terhadap inovasi yang diluncurkan," kata Bung Karna panggilan Bupati Situbondo.