12 Formasi Dokter Spesialis Kosong Pelamar, Kadinkes Jember Sebut Mereka Memilih di Kota Besar 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER -  12 Formasi dokter spesialis dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember 2024 tidak ada pelamarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dr Hendro Soelistijono mengatakan hal tersebut karena seleksi CPNS untuk dokter spesialis dilakukan secara serentak di Indonesia. Sementara tenaga medis jumlahnya masih sedikit.

"Suplai dan demand tidak seimbang. Lulusannya terbatas, sementara permintaannya sangat besar. Sehingga saya yakin para spesialis akan lebih memilih daftar di kota kota besar yang lebih menguntungkan," ujarnya, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, dari 17 Formasi dokter spesialis di CPNS Pemkab Jember hanya dilamar oleh 5 tenaga medis. Setidaknya, hal itu masih menandakan Kota Tembakau masih dilirik oleh dunia kedokteran.

"Lima itu jauh lebih baik artinya Jember masih lebih baik. Karena saya sangat memahami proses seleksinya dilakukan secara bersamaan se-Indonesia," kata dr Hendro.

Namun, kata dr Hendro hal tersebut tidak perlu khawatir. Sebab rumah sakit di Jember menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bisa merekrut dokter spesialis kapan saja.

"Jadi tidak harus merekrut lewat CPNS, tetapi rumah sakit bisa merekrut kapan pun lewat BLUD. Dengan mencari dokter spesialis dari rumah sakit lain untuk dikontrak dengan rumah sakit milik pemerintah," tambahnya.

Baca juga: Puncak Musim Kemarau, BPBD Banyuwangi Suplai Air Bersih ke Tiga Kecamatan

Sementara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jember dr. Muhammad Ali Shodikin menilai jabatan PNS sudah tidak begitu dilirik oleh para lulusan Kedokteran.

"Daya tarik menjadi PNS daerah bagi dokter spesialis baru semakin menurun. Mungkin tawaran kerja di institusi /RS swasta yang lebih menjanjikan secara finansial bagi mereka," tanggapnya.

Selain itu beban dan waktu kerja PNS panjang. Kata dr Ali, para lulusan dokter spesialis menganggap hal itu kurang fleksibel. Serta lokasi penempatan dinas jauh dari tempat tinggal mereka.

"Serta adanya kebijakan dari birokrasi yang terkesan politis untuk kepentingan popularitas dan elektabilitas tokoh-tokoh politik lokal di daerah tertentu. Sehingga membuat menjadi PNS tidak menarik lagi," ulasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)