Reses Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas, Dapat Curhatan Layanan Kesehatan dari Warga Wagir

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Dalam acara reses yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Puguh Wiji Pamungkas, warga Kecamatan Wagir menyampaikan sejumlah keluhan terkait layanan kesehatan. Salah satu isu utama yang diangkat adalah ketimpangan dalam akses BPJS Kesehatan dan program bantuan pemerintah lainnya.

Warga menyoroti adanya penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dari pemerintah yang tergolong mampu, sementara masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapat jaminan kesehatan. Hal ini dinilai sangat tidak adil dan menimbulkan keresahan di kalangan warga.

“Kami melihat banyak warga yang tergolong mampu mendapat BPJS PBID, sementara masyarakat miskin di sekitar kami tidak terdaftar, bahkan untuk mendapatkan KIS saja sangat sulit,” ungkap Agus salah seorang warga warga Wagir yang ikut hadir dalam acara reses.

Selain itu, warga juga mengeluhkan masalah pelayanan rumah sakit untuk pasien BPJS. Pasien sering kali hanya dirawat selama tiga hari tanpa ada tindak lanjut perawatan, meskipun kondisinya belum sepenuhnya pulih.

“Pasien BPJS sering kali dipulangkan setelah dirawat tiga hari, walaupun masih butuh perawatan. Tidak ada tindak lanjut yang jelas dari rumah sakit, dan ini sangat merugikan pasien,” tambah Agus berapi-api.

Menanggapi keluhan tersebut, H. Puguh menyatakan keprihatinannya terkait isu ini ke tingkat provinsi untuk mencari solusi yang lebih baik. Ia menjelaskan bahwa BPJS memiliki dua jenis layanan, yaitu BPJS Mandiri yang dibayar oleh peserta sendiri, dan BPJS PBID yang dibiayai oleh pemerintah daera. Namun, ketidakmerataan dalam pendataan menjadi salah satu akar permasalahan.

“Saya memahami keresahan warga. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan penerima BPJS PBID agar benar-benar tepat sasaran. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa layanan kesehatan, khususnya bagi peserta BPJS, diberikan secara maksimal tanpa diskriminasi,” ujar Puguh.

Terkait masalah pemulangan pasien BPJS yang terlalu cepat, H. Puguh menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap rumah sakit. Ia akan mendorong regulasi yang lebih jelas untuk menjamin hak pasien mendapatkan perawatan yang layak sesuai kondisi medisnya.

Ia juga menyarankan warga untuk terus aktif melapor ke pihak terkait, seperti Dinas Sosial atau BPJS, jika menemukan ketidaksesuaian data atau pelayanan yang tidak optimal. “Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan masalah ini sangat penting agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti,” tambahnya.

Melalui reses ini, sosok Malang Local Heroes ini berharap aspirasi warga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan. Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

“Layanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Mari kita perjuangkan bersama agar tidak ada lagi ketimpangan seperti ini, dan semua warga, terutama yang kurang mampu, dapat menikmati layanan kesehatan yang layak,” tutup pria putra daerah Malang ini. (*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)