Keluhkan Berbagai Akses Layanan Dasar, Masyarakat Singosari Titip Aspirasi ke Puguh Wiji Pamungkas

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Masa reses pertama DPRD Jawa Timur dimanfaatkan secara serius oleh anggota dewan daerah pemilihan 6 Malang Raya drh H Puguh Wiji Pamungkas MM.

Anggota DPRD Jatim ini memanfaatkan momen masa penyerapan aspirasi masyarakat ini dengan bertemu masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Singosari pada Sabtu (23/11/2024).

"Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiasi program penyerapan aspirasi yang diselenggarakan oleh Bapak H. Puguh ini, wujud bahwa beliau berkomitmen bersama masyarakat," jelas Lutfianto salah satu tokoh masyarakat dalam sambutannya

Dalam orasinya H Puguh Wiji Pamungkas menyampaikan secara gamblang tugas pokok, fungsi dan wewenang dari seorang anggota dewan. 

Disamping itu anggota DPRD Jatim (Puguh) juga menguraikan bagaimanakah implementasi tiga fungsi pokok anggota dewan dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

"Alhamdulillah RAPBD 2025 Jatim sudah disahkan di rapat paripurna pada 21 November 2024 lalu, ini menandakan bahwa roda pemerintahan Pemprov Jatim sudah bisa running untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur," tegas Puguh

Sementara dalam sesi penyampaian aspirasi banyak yang mengeluhkan terkait akses layanan dasar. Salah satunya yang disampaikan Dedy Purwocaroko, dia mengeluhkan terkait akses BPJS PIBD, karena ketika bertanya kepada pemerintah kelurahan ternyata justru tidak tahu.

"Padahal BPJS PIBD inikan haknya bagi masyarakat yang tidak mampu, kenapa justru pemerintah desa tidak tahu terkait program ini," terang dedy.

Hal senada juga dikeluhkan oleh bu Titin, dia menyampaikan kenapa pengaplikasian PIP (Program Indonesia Pintar) antara di Kota Malang dengan di Kabupaten Malang berbeda.

"Saya punya anak yang sekolah SMA di Kota Malang dan di Kabupaten Malang, akses penggunaan PIP ini kok berbeda antara sekolah di Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Di Kota Malang cenderung mudah di akses, sedangkan di Kabupaten Malang prosesnya sulit dan terkesan ditutupi informasinya," terangnya.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, anggota DPRD Jatim Komisi E ini menjelaskan secara detail alur dan peruntukan berbagai program pemerintah yang seyogyanya bisa diakses oleh masyarakat.

"Saya berterima kasih atas masukan dan aspirasi yang disampaikan, akan menjadi bahan bagi saya untuk saya suarakan dalam forum-forum di pemprov Jawa Timur, dan menjadi komitmen saya untuk memberikan pengawalan terhadap ketidakjelasan informasi publik dan berbagai akses layanan dasar yang memang menjadi hak bagi masyarakat," tegas pria kelahiran 1984 ini.

Agenda penyerapan aspirasi ditengah guyuran hujan lebat ini disambut antusias warga, dan menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. (*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)