Demo Indonesia Gelap
Demo Indonesia Gelap, Ratusan Mahasiswa PMII Bondowoso Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso mendemo kantor DPRD Bondowoso
Penulis: Sinca Ari Pangistu | Editor: Sri Wahyunik
TRIBUNJATIMTIMUR.COM, BONDOWOSO - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso mendemo kantor DPRD Bondowoso, Jumat (21/2/2025) sore.
Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan.
Dalam aksinya, mereka membakar ban dan membaca tahlil bersama-sama, selain berorasi.Terdengar dalam orasi teriakan "Indonesia Gelap, Efisiensi Cemas, Efisiensi Gemas".
Terlihat juga tulisan-tulisan poster yang dibawa para mahasiswa. Seperti di antaranya, "Kenyang Kagak, Begok iya, #IndonesiaGelap", "Guru Honorer jadi guru horo karena efisiensi anggaran", "Efisiensi Rakyat, Kabinet Gemoy".
Usai orasi, para pendemo diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPRD Bondowoso.
Koordinator aksi, Attoillah, mengatakan, tuntutan dari para mahasiswa yakni menolak efisiensi angggaran yang ada di Inpres 2025, khususnya di bidang pendidkan.
Karena hal ini diprediksinya bisa berdampak penurunan kualitas pendidikan, serta tidak layaknya lingkungan pendidikan di Bondowoso.
"PMII Cabang menuntut komisi 4 bagaimana menindaklanjuti itu semua, menjamin tak ada efisiensi di bidang pendidikan,," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPC PPP Situbondo Minta Bupati Rio dan Wabup Ulfi Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan
Ketua PC PMII Bondowoso, Mohammad Holik, menegaskan jika nantinya tuntutan mereka tak terpenuhi maka pihaknya akan turun aksi lagi.
Bahkan, akan menurunkan massa lebih banyak. "Satu minggu depan kalau ini tidak terealisasi oleh DPRD kita akan menurunkan aksi lebih banyak," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Andi Khalid Wijaya yang menemui pendemo mengatakan, legislatif sepakat jika masalah pendidikan, dan hal-hal yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, menolak efisiensi.
"Pimpinan bersepakat hal-hal yang meyangkut kesejahteraan masyarakat kami menolak. Dan itu juga kebijakan Prabowo," ujar anggota Fraksi PPP didampingi dua anggota DPRD lainnya dari Golkar dan PKB.
Ia menerangkan, di Bondowoso untuk efisiensi anggaran masih dihitung terus. Menanggu tim anggaran untuk bersepakat dengan DPRD.
"Kami juga kan punya teman-teman DPR RI untuk bersuara," pungkasnya.
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur
Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.