Bupati Ipuk Minta Peran Aktif PKK Dalam Pembangunan Daerah, Termasuk Penguatan Data Kependudukan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi – Bupati Ipuk Fiestiandani meminta TP PKK Banyuwangi berperan aktif dalam pembangunan daerah. Salah satunya, melalui program Dasa Wisma, yakni pendataan penduduk yang dilakukan kader dasa wisma.

PKK Banyuwangi telah mengembangkan pelaporan online untuk memantau perkembangan keluarga di seluruh Banyuwangi. Program bertajuk Dasa Wisma itu, digerakkan oleh kader PKK. Setiap kader bertanggung jawab untuk memantau sepuluh keluarga.

Program yang dirintis oleh Ipuk ini melakukan pelaporan secara online tentang kondisi masing-masing keluarga meliputi kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, hingga persoalan-persoalan administratif dasar keluarga.

Baca juga: Sambut Idul Fitri, Bupati Probolinggo: Harga Bahan Pokok Relatif Stabil

"Aplikasi yang terus dikembangkan ini kini menjadi dasar pendataan kependudukan di Banyuwangi. Data yang terkumpul ini menjadi salah satu tool pembuatan kebijakan di Banyuwangi. Terima kasih para kader PKK" kata Ipuk saat menghadiri serah terima jabatan Ketua dan pelantikan pengurus TP PKK Kabupaten Banyuwangi periode 2025-2030 di Banyuwangi, Kamis (13/3/2025). Turut hadir Wakil Bupati Mujiono.

Ipuk mengatakan, data kependudukan adalah fondasi strategis untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien, mempercepat perbaikan layanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Baca juga: Duduk Bersama, Mas Rusdi Minta Masukan Dari Para Pengusaha Terkait Raperda TJSL

“Di sini peran PKK terlibat. Kader maupun dasa wisma membantu pihak desa mendata warga untuk kegiatan pendistribusian bantuan sosial, subsidi, layanan kesehatan, maupun pendidikan. Sehingga program yang digulirkan benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Ipuk.

Dalam sertijab tersebut, Bupati Ipuk melantik Anna Nazili Hanim Mujiono sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi periode 2025-2030 menggantikan Budi Sayekti Sugirah.

Baca juga: Banyuwangi Lakukan PKS Dengan Dirjen Pajak dan DJPK Optimalisasi Pajak Daerah 

Kepada mereka, Ipuk berpesan agar program kerja PKK diselaraskan dengan program-program daerah. Ipuk juga mewanti-wanti agar program PKK memiliki dampak positif serta jelas keberlanjutannya.  

"Di tengah efisiensi anggaran, PKK harus lebih selektif memilih program. Jangan sekedar menggelar pelatihan atau bantuan, tapi tidak ada evaluasinya. Output outcome-nya harus bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya. 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Aflahul Abidin/TribunJatimTimur.com)