Sekolah Rakyat Belum Dimulai di Tulungagung Tahun Ini

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Tulungagung - Meski telah dicanangkan secara nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, program Sekolah Rakyat hingga kini belum berjalan di Kabupaten Tulungagung. Untuk tahun ajaran 2025, belum ada proses penerimaan siswa baru dalam program pendidikan berbasis asrama ini.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Wahiyd Masrur, menjelaskan bahwa belum ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini di daerahnya. Salah satu indikasi ketertundaan adalah belum dimulainya rekrutmen penyelenggara dan guru pendamping.

“Tahun ajaran baru ini belum bisa dimulai. Kita belum ada perintah untuk rekrutmen penyelenggara Sekolah Rakyat dan guru pendamping,” ujar Wahiyd.

Rencananya, Tulungagung akan membuka delapan rombongan belajar (rombel) untuk tingkat SMP dan delapan rombel untuk tingkat SMA. Setiap rombel akan menampung 25 siswa, sehingga total kuota masing-masing jenjang mencapai 200 siswa.

Beberapa daerah lain mencoba memulai implementasi dengan menitipkan siswa Sekolah Rakyat ke sekolah-sekolah umum. Namun pendekatan itu belum diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Baca juga: UPDATE Sinyal Persija Gaet Bintang Asing, 1 Bocoran Terungkap, 3 Nama Senegara Ikut Mencuat

“Kami lebih menekankan agar programnya benar-benar berjalan dulu sesuai skema. Saat ini kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait data calon siswa,” tambah Wahiyd.

Para calon siswa yang ditargetkan untuk masuk dalam program ini merupakan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Mereka sudah terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), yang merupakan pengganti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Gencarkan Pencegahan Stunting dan Imunisasi di Banyuwangi untuk Dukung Wujudkan Generasi Emas

“Data Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan sudah terhubung. Data siswa yang layak mendapatkan program ini sudah kami miliki, tinggal menunggu proses rekrutmen,” ujarnya.

Namun proses seleksi masih harus mempertimbangkan izin dan persetujuan orang tua, terutama karena program ini mengharuskan siswa tinggal di asrama.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Sebidang tanah seluas 7,1 hektare di Desa Rejosari, Kecamatan Gondang, telah dialokasikan, bahkan melebihi standar minimum seluas 5 hektare yang ditetapkan oleh Kemensos.

Baca juga: Remaja Blitar yang Hanyut di Sungai Brantas Ditemukan Meninggal Dunia di Tulungagung

Namun, realisasi pembangunan fisik masih terkendala persoalan teknis. Lokasi lahan yang ditawarkan dinilai memiliki elevasi lebih rendah dari jalan utama, sehingga memerlukan proses pengurukan hingga dua meter.

“Butuh negosiasi dengan Kemensos dan Kementerian PUPR, karena mereka yang akan melaksanakan pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Wahiyd.

Saat ini, Pemkab Tulungagung menunggu arahan teknis dan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan bisa segera dimulai dan program Sekolah Rakyat dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

(David Yohanes/TribunJatimTimur.com)