Siswa SMPN 1 Semanding Tuban Diduga Tak Diberi Kartu Ujian karena Belum Bayar Uang Komite

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Tuban – Seorang wali murid SMP Negeri 1 Semanding, Kabupaten Tuban, mengaku anaknya sempat tidak diizinkan mengikuti ujian karena belum melunasi pembayaran uang komite. 

Wali murid berinisial D (47) menyampaikan bahwa dua hari sebelum ujian berlangsung, anaknya yang duduk di kelas IX pulang dalam kondisi menangis. Ia mengatakan anaknya tidak diberi kartu ujian karena masih memiliki tunggakan pembayaran uang komite.

"Anak saya tidak dikasih kartu untuk ikut ujian karena belum bayar uang komite," ujarnya saat ditemui, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: Pemkab Jember Luncurkan Beasiswa Kuliah 2025 untuk 8.000 Mahasiswa: Ini Syarat dan Jalurnya

Setelah mengetahui hal tersebut, D mengaku langsung mendatangi sekolah untuk melunasi tunggakan. Pembayaran dilakukan melalui koperasi sekolah, dan kartu ujian pun akhirnya diberikan setelah ia menyelesaikan kewajiban tersebut.

“Saya membayar ke koperasi sekolah, lalu ambil kartu ujian anak di kantor guru, dan dikasih,” jelasnya.

Namun, D merasa perlakuan tersebut termasuk bentuk intimidasi karena ada ancaman siswa tidak bisa mengikuti ujian apabila belum membayar iuran komite.

Baca juga: Alfeandra Dewangga Jadi Dirilis Persib Bandung? 1 Pemain Beri Kode Keras, Bobotoh Siap-siap

"Ketika belum membayar uang komite, diancam tidak ditandatangani (berkas) dan tidak boleh ikut ujian," tambahnya.

Ia menyebut, iuran komite yang dibebankan kepada orang tua siswa di SMP Negeri 1 Semanding mencapai Rp600 ribu per tahun.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Semanding, Sulistiyo Handayani, membantah adanya praktik intimidasi terhadap siswa. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar.

Baca juga: Usai Lawan Monterrey, Inter Milan Cari Titik Balik di Masa Transisi Simone Inzaghi ke Cristian Chivu

"Mohon maaf, info tersebut tidak benar," tulisnya singkat.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, menyatakan akan meminta klarifikasi dari pihak sekolah terkait dugaan intimidasi tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, pihaknya berkomitmen memberikan sanksi sesuai aturan.

“Harus klarifikasi yang bersangkutan dulu, jika benar, kita tegur,” ujarnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)