Ekonomi Bisnis

Keamanan Timur Tengah Tak Menentu, Penyelenggara Umrah di Surabaya Desak Pemerintah Beri Kepastian

Eskalasi konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah yang fluktuatif belakangan ini dikhawatirkan oleh pengusaha travel umrah

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Sri Wahyunik
TribunJatim.com/Luhur Pambudi
PENGUSAHA TRAVEL UMRAH - CEO Andalus Travel Surabaya, M Ramli usai diwawancarai awak media, Kamis (26/6/2026). Dia meminta kepastian terhadap jemaah umrah yang akan berangkat ke Tanah Suci pasca pelaksanaan haji. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SURABAYA - Eskalasi konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah yang fluktuatif belakangan ini berdampak pada kepulangan jemaah haji.

Kondisi serupa juga menimbulkan kekhawatiran bagi keberangkatan jemaah umrah yang akan bergulir nanti. 

Atas situasi serba tak menentu tersebut, para penyelenggara umrah di Kota Surabaya mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian dan informasi terkini terkait keamanan perjalanan umrah.

Muhammad Ramli, CEO Andalus Travel Surabaya, misalnya. Ia terpaksa harus mengakui, konflik tersebut sedikit banyak berdampak pada sektor bisnis yang digelutinya. 

Sebagai pihak penyelenggara haji dan umrah, konflik di Timur Tengah yang muncul belakangan ini, berdampak pada seluruh jemaah di Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memberikan kepastian akan keamanan jemaah yang akan umrah pasca selesainya penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami berharap pemerintah memberikan informasi dan kepastian keamanan agar kami bisa menjalankan umrah dengan lebih tenang.  Setelah pulang membawa jemaah, kami selalu was-was," ujar Ramli, saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (26/6/2025). 

Baca juga: Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif, Kasus Pencurian Kabel Listrik di SItubondo Dihentikan

 Selain eskalasi konflik antara Iran -Israel yang masih tak menentu, Ramli menambahkan, teror ancaman keberadaan bom pada beberapa penerbangan pesawat pengangkut kepulangan jamaah Haji yang muncul beberapa tahun terakhir, juga memantik  kekhawatiran. 

"Kejadian itu membuat jemaah ketakutan. Kami berharap pemerintah memberikan informasi segera, karena kami sebagai penyelenggara sudah membayar hotel dan pesawat. Informasi mendadak akan mengakibatkan kerugian besar," katanya. 
 
Kendati belum ada penundaan keberangkatan umrah, Ramli mengakui ada beberapa kendala yang berkaitan mengenai layanan perjalanan umrah yang diakibatkan konflik tersebut. 

Seperti penutupan sejumlah bandara di Doha, Qatar. Meskipun bersifat sementara. Situasi tersebut masih membuat masyarakat merasa khawatir. 

"Beberapa teman yang berangkat melalui Qatar terdampak penutupan sementara bandara Doha. Pesawat Qatar dan Emirates tidak beroperasi beberapa hari ini. Kami menunggu informasi lebih lanjut kapan akan dibuka kembali," jelasnya. 
 
Ramli mendesak pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan transparan kepada seluruh penyelenggara umrah melalui asosiasi seperti AMPHURI, HIMPU, KASTURI, dan ASPIRASI. 

Pertemuan untuk membahas situasi serba tak menentu ini, segera diperlukan untuk menjaga keselamatan para jemaah umrah

Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi, ia tak menampik, kondisi tersebut bakal berdampak pada sektor ekonomi, jika keberangkatan jemaah umrah benar-benar terhenti.

"Jika tidak ada keberangkatan, perekonomian kami akan stagnan. Ini sangat penting. Jika umrah tidak berjalan, tidak ada aktivitas. Mungkin kami akan menjalankan halal tour di Asia saja," ungkapnya. 

Baca juga: Buktikan Daya Saing Global, Mahasiswa UNU Pasuruan Borong Penghargaan Internasional di Thailand

Ramli tak menampik bahwa beberapa jemaah telah menanyakan keamanan perjalanan, namun belum ada yang membatalkan keberangkatan. Kemudian mengenai harga paket umrah tetap sama dan belum ada perubahan.

"Saya sampaikan kepada jemaah untuk tetap yakin bahwa ini perjalanan spiritual, dan semoga konflik tersebut tidak meluas ke Saudi.  Namun, tetap ada kekhawatiran akan kemungkinan human error, seperti kesalahan sasaran rudal," pungkasnya. 

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, M Husein Fadlulloh berharap, Iran dan Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata. 

Sebab, eskalasi perang Iran-Israel mulai berdampak pada mobilitas warga internasional, tak hanya berpotensi mengganggu pasokan energi dan perekonomian dunia

"Ini sangat mengkhawatirkan. Perang tidak pernah akan menjadi jawaban dari setiap konflik. Kami berharap Iran dan Israel dapat menyelesaikan perselisihan lewat jalur diplomasi sesuai dengan aturan hukum internasional," ujar Husein, dalam siaran pers, Rabu (25/6/2025).

Ia pun berharap gencatan senjata ini dilakukan secara tertib. 

Sebab, sejauh ini, Israel justru menuduh Iran kembali melakukan serangan usai gencatan senjata.

Padahal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran dan Israel telah menyepakati untuk melakukan gencatan senjata. 

"Tentunya kita berharap Iran dan Israel dapat tertib mematuhi gencatan senjata. Serangan saat gencatan senjata justru akan memperburuk situasi," katanya. 

Di sisi lain, ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak lagi saling menyerang.

Ia tak ingin konflik berlanjut usai sebelumnya AS turut serta melancarkan serangan ke tiga fasilitas nuklir Iran.

Iran pun membalas dengan mengirim rudal ke pangkalan udara AS di Qatar, Al Udeid.

Menurut dia, sudah cukup masyarakat tidak bersalah menjadi korban perang. 

"Cukup sudah masyarakat tak bersalah menjadi korban perang, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Negara dunia harus semakin tegas mendesak pengakhiran perang," pungkasnya. 

Sekadar diketahui, konflik antara Iran dan Israel masih berlanjut. Hal ini turut berdampak pada penerbangan internasional. 

Baca juga: Malam 1 Suro, Polres Jember Perkuat Patroli dan Libatkan Tokoh Masyarakat

Konflik kedua negara itu menyebabkan penutupan sementara terhadap delapan wilayah ruang udara atau Flight Information Region (FIR) di kawasan Timur Tengah, meski FIR Bahrain dan Qatar sudah mulai dibuka.

Beberapa maskapai juga memutuskan untuk membatalkan jadwal terbang menuju Timur Tengah guna menghindari konflik.

Maskapai-maskapai itu memilih membatalkan atau mengalihkan penerbangan menuju Timur Tengah usai Badan keselamatan penerbangan global, termasuk Safe Airspace, mengeluarkan peringatan atas meningkatnya risiko setelah serangan.

Indonesia turut terdampak. Sejumlah penerbangan dari atau menuju Indonesia dialihkan, bahkan ada yang dibatalkan.

 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved