Sekolah Rakyat Jatim

23 Balai Latihan Kerja di Jawa Timur Siap Alih Fungsi untuk Sekolah Rakyat

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menegaskan bahwa penyiapan sekolah rakyat masih akan berlanjut

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Sri Wahyunik
Surya / Fatimatuz Zahroh
BEROPERASI SERENTAK - Kepala Dinas Sosial Restu Novi Widiani menjamdpingi kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke sekolah rakyat jenjang SMA di Kecamatan Bronjong Kabupaten Lamongan, Senin (7/7/2025). Novi memastikan 12 sekolah rakyat Jatim beroperasi serentak pada Senin (14/7/2025) 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menegaskan bahwa penyiapan sekolah rakyat masih akan berlanjut. 

Tak berhenti sebanyak 12 sekolah rakyat yang dibuka 14 Juli 2025 dan sekolah rakyat yang dibuka 30 Juli 2025, Pemprov Jatim masih menyiapkan 23 lokasi lain.

“Kita sekarang sedang menyiapkan 23 titik lain yang kita ambil dari gedul Balai Latihan Kerja. Penyiapan ini untuk sekolah rakyat yang ditarget untuk operasi bulan September 2025 mendatang,” tegas Novi, Sabtu (12/7/2025).

Pihaknya menjelaskan BLK yang di bawah kewenangan Pemprov Jatim jumlahnya ada 23 dan ada dalam pengelolaan Dinas Tenaga Kerja.

Sejumlah BLK tersebut sedang disurvei dan dilakukan asessmen kelayakan mana yang bisa segera difungsikan dan membutuhkan tambahan renovasi apa saja.

“Formatnya sama, yaitu gedungnya untuk ruang kelas, untuk laboratorium, untuk asrama, ada aulanya, ada kamar mandinya, dan macam-macam kebutuhan untuk sekolahnya. Ini sedang kita siapkan semuanya,” tegas Novi.

Hal ini karena Presiden Prabowo Subianto meminta ada 100 sekolah rakyat lagi yang dioperasionalkan setelah 63 total sekolah rakyat yang dimulai pada 14 Juli 2025.

Baca juga: Bupati Jember Ajukan 10 Koperasi Merah Putih Jadi Penyalur Pupuk Subsidi

Dengan lokasi sekolah rakyat yang semakin banyak, maka tujuannya semakin banyak pula siswa dari keluarga tak mampu bisa menikmati pendidikan gratis berkualitas.

Di sisi lain Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial Provinsi Jatim, Muchammad Arif Ardiansyah menegaskan alih fungsi gedung layanan masyarakat untuk sekolah rakyat tak hanya terjadi untuk balai latihan kerja.

“Untuk sekolah rakyat jenjang SMP kita yang berlokasi di Kota Batu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak itu juga alih fungsi,” tegas Arif.

Semula UPT PPSPA ini adalah tempat program tetirah anak-anak bermasalah dengan gangguan kepercayaan diri, konsentrasi, dan etika.

Mereka dikirim ke UPT PPSPA dari hasil penjaringan dinas sosial di seluruh daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Di tempat tersebut anak-anak tersebut akan menjalani program yang rata-rata dirancang untuk diikuti selama 25 hari.

“Jumlahnya yang terakhir itu sekitar 50 orang, sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing sejak ada keputusan dari pusat bahwa lokasi UPT PPSPA kita dialih fungsi untuk sekolah rakyat,” ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang pendidikan yang memadai dan lingkungan belajar yang layak.

 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved