TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SITUBONDO - Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tidak menanggapi terkait layanan Universal Health Coverage (UHC)  di  Kabupaten Situbondo, yang berpotensi tidak berlaku.

Pasalnya, pernyataan itu disampaikan BPJS Kesehatan dan harus dijelaskan  oleh BPJS Kesehatan Stubondo, UHC dan tidaknya di Kabupaten Situbondo. 

Sebab Pemerintah Kabupaten Situbondo, telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS)  dengan BPJS Kesehatan untuk program UHC tersebut.

"Saya gak mau komentar masalah ini, ini kan BPJS. Ya tanya saja ke BPJS Kesehatan," ujar Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, dr Sandy Hendrayono saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (17/04/2025).

Sandy  menegaskan,  program UHC di di Kabupaten Situbondo, masih diberlakukan.

Bahkan, sambung Sandy, pihaknya mau berkomentar, jika itu yang memberikan statemen Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan bukan BPJS Kesehatan.

"Jadi kalau itu Dinas Kesehatan Propinsi yang bekomentar, saya siap," ucapnya.

Baca juga: Dihentikan Paksa Anak Punk, Empat Truk Terlibat Tabrakan Beruntun di Jalur Pantura Situbondo

Menurutnya, masyarakat Situbondo yang terdaftar di BPJS Kesehatan itu, jumlahnya mencapai sebesar 96.6 persen.

"Untuk totalnya sebanyak 664.771 orang," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Situbondo, tidak berhasil dikonfirmasi, karena sedang menunaikan ibadah umrah.

"Bapak sedang umrah," ujar Muhammad Ramli, petugas Satpam BPJS Kesehatan Situbondo.

Menurutnya, dirinya sudah berkoordinasi dengan pimpinan yang diatas dan menyarankan agar menanyakanya ke Dinas Kesehatan.

Diberitakan sebelumnya, pihak BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur menyebut ada sembilan daerah di Jatim yang status UHC dicabut. Hal ini menyebabkan layanan Kesehatan gratis hanya berbekal KTP tidak berlaku. 

Beberapa daerah dari sembilan itu di antaranya Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)