TRIBUNJATIMTIMUR.COM, TRENGGALEK - Rencana pembebasan lahan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Trenggalek mendapatkan sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ketua Fraksi Partai Amanat Demokrat, Mugianto, meminta agar rencana pembebasan lahan senilai Rp 20 miliar tersebut ditunda terlebih dahulu.

Obeng, sapaan akrabnya, meminta anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan bencana alam.

"Kami minta itu (pembebasan lahan JLS) ditangguhkan dulu karena kemampuan keuangan kita terbatas," kata Obeng, Selasa (17/6/2025).

Dalam situasi keuangan daerah yang terbatas, Politisi Partai Demokrat tersebut menilai efisiensi dan pemangkasan anggaran harus menjadi prioritas. 

Untuk itu, Pemkab diharapkan bisa mengalokasikan anggaran yang ada dengan lebih bijak.

Salah satu yang dianggap Obeng penting saat ini adalah penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Trenggalek, mulai dari banjir hingga tanah longsor.

"Dana itu bisa kita alihkan ke hal-hal yang membantu penyelesaian masalah bencana alam, misalnya untuk recovery daerah yang terdampak," lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Trenggalek itu 

Obeng menyebutkan, beberapa titik terdampak bencana seperti Munjungan dan Panggul saat ini telah dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, termasuk pembangunan sodetan sungai dan jembatan.

Dengan adanya pengalihan prioritas anggaran tersebut diharapkan penangan bencana alam bisa lebih optimal 

"(Pemerintah) Provinsi sudah turun membantu di beberapa titik. Maka kami berharap APBD Trenggalek juga difokuskan dulu untuk penanganan bencana. Itu lebih prioritas, terutama infrastruktur," tutupnya.

(Tribun Jatim Network /Sofyan Arif Candra)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)