Banyuwangi Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Terbaik dari Kemendagri

Ringkasan Berita:

• Kemendagri menetapkan Banyuwangi sebagai kabupaten dengan tata kelola pemerintahan terbaik.
• Banyuwangi mencatat skor tertinggi nasional: 82,92, di atas rata-rata 65,15.
• Penilaian mencakup inovasi, pelayanan minimal, kinerja pemerintahan, hingga pencegahan korupsi.
• Bupati Ipuk Fiestiandani menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sektor.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi mendapat penghargaan daerah dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan terbaik untuk tingkat kabupaten oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Tito mengatakan apresiasi ini bertujuan mendorong kepala daerah meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 

“Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat menjalankan amanah yang diberikan,” ujarnya. 

Baca juga: Geolog Australia dan Indonesia Teliti Geopark Ijen, Bupati Ipuk: Banyuwangi Jadi Ruang Belajar

Dia menambahkan penilaian ini tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja, tetapi juga dasar pemberian insentif sesuai capaian daerah. Menurut Tito, daerah harus berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaiknya.

Skor Tertinggi Tingkat Nasional

Banyuwangi berhasil meraih skor 82,92—tertinggi pada kategori kabupaten—melampaui skor terendah 23,24 dan nilai rata-rata nasional 65,15. Kategori ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten, baik dengan kapasitas fiskal rendah, sedang, maupun tinggi.

Baca juga: Kanal YouTube TribunJatim Official Sentuh 1 Juta Subscriber, Tim Produksi Video: Alhamdulillah

Penilaian dilakukan menggunakan empat parameter utama yakni Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), serta Monitoring Center for Prevention (MCP).

Berbagai data tersebut dihimpun dari lima indeks Kemendagri serta empat indeks dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan sepanjang tahun kinerja 2024–2025. Dengan penilaian lima indeks ini secara keseluruhan mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Baca juga: Laga Persahabatan Sepakbola Amputasi Meriahkan Hari Disabilitas Internasional di Banyuwangi

Kinerja Kolektif

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. “Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik dari daerah berfiskal rendah, sedang maupun tinggi,” ujarnya.

Ipuk mengatakan salah satu kunci capaian tersebut adalah orkestrasi kinerja lintas sektor yang konsisten. Setiap pekan, Pemkab Banyuwangi menggelar Weekly Meeting bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat untuk membahas persoalan aktual yang memerlukan penyelesaian cepat dan terkoordinasi. 

“Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan kita bagi habis tanggung jawab masing-masing OPD. Dari sini, tidak ada lagi ego sektoral yang membuat persoalan stagnan,” jelasnya.

Baca juga: Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Bupati Ipuk: Banyuwangi Rumah Aman bagi Semua

Selain itu, prinsip pelayanan publik yang partisipatif turut diperkuat melalui program Banyuwangi Melayani. Program ini menyediakan kontak langsung penanggung jawab setiap OPD agar masyarakat mendapatkan jalur komunikasi yang jelas dan responsif. 

“Hal ini juga memutus adanya makelar, pungli atau sejenisnya dalam memberikan pelayanan publik,” kata Ipuk.

Ipuk berharap penghargaan ini semakin memacu semangat jajaran birokrasi Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. “Ini menjadi penyemangat bagi kami,” tambahnya.

(TribunJatimTimur.com)