Banyuwangi Kembali Raih Opini WTP 14 Berturut-turut dari BPK

Ringkasan Berita:

• Banyuwangi kembali memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
• Raihan tersebut menjadi yang ke-14 kali secara berturut-turut sejak 2012.
• BPK meminta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti.
• Pemkab Banyuwangi menilai capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan yang konsisten dan akuntabel.
• Efisiensi anggaran dilakukan dengan fokus pada program prioritas tanpa mengabaikan akuntabilitas.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-14 kali secara berturut-turut diraih Banyuwangi sejak 2012.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). Penyerahan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah.

Baca juga: Ramaikan Long Weekend, Senja di AWT Banyuwangi Kembali Hadir

Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian ini didasarkan pada sejumlah aspek, mulai dari kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kesempatan tersebut, Yuan Candra Djaisin mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu mempertahankan opini WTP, termasuk Kabupaten Banyuwangi.

Baca juga: Beri Pengalaman Unik, Wisatawan Banyuwangi Disuguhkan Minuman dan Kudapan Lokal

"Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindak lanjuti," ujarnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan daerahnya mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui konsistensi dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat," kata Ipuk.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK, DPRD, dan seluruh perangkat daerah yang selama ini berkolaborasi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini, sehingga Banyuwangi mampu mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut sejak 2012," ujarnya.

Menurut Ipuk, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan bahwa pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan dapat berjalan beriringan, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

Baca juga: Gandeng Warung Lokal, Kuliner Khas Banyuwangi Hadir di Kereta, Nasi Tempong Jadi Favorit Penumpang

Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan. Karena itu, Pemkab Banyuwangi menerapkan strategi prioritas program agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Dalam kondisi ini, kami memilih untuk fokus. Tidak semua program kami geber, melainkan memilih skala prioritas. Sehingga dengan anggaran sedikit, bisa dioptimalkan untuk tujuan yang kita rancang. Kami juga selalu memastikan agar semua transaksi akuntabel, dan bisa dipertanggung jawabkan," jelasnya.

Ke depan, Pemkab Banyuwangi berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sekaligus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Selain segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, kami akan terus memperkuat konsolidasi antar OPD dan unsur terkait untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah," tambah Ipuk.