Makan Bergizi Gratis di Jember Dikeluhkan Siswa, DPRD Soroti Kesiapan SPPG

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sempat menjadi sorotan karena sejumlah siswa di empat sekolah di Kecamatan Patrang menolak makanan yang disajikan karena beraroma kurang sedap.

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai program yang berada di bawah koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu belum sepenuhnya siap dijalankan.

“Banyak SPPG yang belum siap beroperasi. Program MBG ini memang berada di bawah BGN, tapi tata kelolanya belum memiliki aturan yang jelas. Proses pengaturannya baru akan keluar dalam waktu dekat,” ujar Widarto, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Pantas 2 Pemain Persib Bandung Dihujat Usai Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Ini Statistiknya

Widarto mengungkapkan, dari sepuluh dapur sehat yang beroperasi di Jember, sebagian besar belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) maupun sertifikat keamanan pangan.

“Kami meyakini hampir seluruh SPPG belum memiliki sertifikat tersebut. Padahal ini penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan bagi siswa,” ujarnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat Situbondo Ditunda, Kadinsos: Bukan Sepi Peminat, Tapi Butuh Persiapan

Menurutnya visitasi dan uji petik terhadap dapur sehat perlu dilakukan sebagai langkah quality control, untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar.

“Kalau dilakukan dengan benar, pasti ada visitasi dan uji petik untuk menilai apakah pengolahannya sudah sesuai standar. Ini yang seharusnya menjadi perhatian,” jelas Widarto.

Selain soal kelayakan dapur, Widarto juga menyoroti menu makanan yang disajikan. Dia menilai, menu MBG harus familiar dan sesuai selera lokal siswa, bukan sekadar mengikuti tren makanan luar.

“Gizinya harus dicek, tapi jangan latah menyajikan makanan seperti burger atau spageti. Harus ada sisi edukasinya juga, boleh bervariasi tapi tidak perlu barat-baratan,” tutur politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: Koboi, Jalan Ninja Purbaya

DPRD Jember berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk perwakilan SPPG, guna mengevaluasi pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Karena ini menyangkut anak-anak kita, kami akan mengadakan rapat lintas sektor. Tujuannya agar program prioritas nasional ini berjalan baik dan tidak lagi ditolak siswa,” kata Widarto.

Dia menegaskan, program makan bergizi gratis merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, sehingga pelaksanaannya harus terjamin kualitasnya.

Baru Lima Miliki SLHS

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jember, Ahmad Helmi Lukman, mengakui bahwa dari sepuluh dapur sehat yang beroperasi, baru lima dapur yang telah memiliki SLHS.

“Yang sudah punya izin lengkap baru lima. Tapi sepuluh dapur itu tetap boleh melayani program MBG,” kata Helmi.

Baca juga: Serangan Ulat Bulu Ganggu Aktivitas Belajar di SDN Dabasah 4 Bondowoso

Helmi menjelaskan, salah satu syarat utama mendapatkan sertifikasi adalah ketersediaan air layak pakai dan mengalir di setiap dapur sehat.