BPS Situbondo: Angka Kemiskinan Turun, Pertumbuhan Ekonomi Naik di 2025

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Situbondo – Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo merilis data terbaru yang menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan pada 2025. Kepala BPS Situbondo, Ribut Hadi Candra, menjelaskan bahwa persentase kemiskinan turun dari 11,51 persen menjadi 11,17 persen.

“Jumlah penduduk miskin juga menurun, dari 80,17 ribu jiwa pada tahun sebelumnya menjadi 78,02 ribu jiwa,” ujar Ribut usai rapat di Intelligence Room Pemkab Situbondo, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Polisi Situbondo Gerebek Dua Rumah, Puluhan Botol Miras Ilegal Disita

Menurut Ribut, indikator kedalaman kemiskinan yang menggambarkan besarnya biaya intervensi untuk mengentaskan kemiskinan juga ikut menurun, dari 1,19 persen menjadi 0,71 persen. Indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,18 persen menjadi 0,07 persen.

Ia menyebut penurunan tersebut dipengaruhi berbagai program pemerintah daerah, mulai dari bantuan pangan, beras, hingga bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH). “Perbaikan infrastruktur dan perluasan lapangan kerja juga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.

Baca juga: Gus Kautsar Meriahkan Maulid Nabi di Pasuruan, Ribuan Ibu Tukar 4.000 Cobek

Selain penurunan angka kemiskinan, BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Situbondo yang cukup signifikan. Pada semester pertama, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,40 persen. Angka ini meningkat pada triwulan kedua menjadi 5,95 persen.

“Peningkatan ini terutama dipicu sektor pertanian yang tumbuh pesat, ditambah dengan dimulainya musim giling tebu,” kata Ribut.

Dalam pertemuan bersama bupati dan para camat, Ribut menekankan pentingnya kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia juga menyoroti peran kualitas data sebagai dasar intervensi.

Baca juga: Jakmania Tetap Bangga? Persija Catatkan Rekor di Super League Meski Hampir Kalah Lawan Bali United

“Sekarang sudah ada data tunggal ekonomi nasional yang terintegrasi melalui Inpres Nomor 04 Tahun 2025. Data dari DTKS, PT3KE, dan Regsosek disinkronkan dengan NIK sehingga menjadi basis tunggal yang akurat. Data ini sudah digunakan oleh Kemensos, PMK, dan Bappenas,” tambahnya. 

(TribunJatimTimur.com)