Wali Kota Pasuruan Dorong Pemanfaatan Katalog Elektronik untuk Pengadaan yang Transparan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Pemkot Pasuruan mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Salah satunya melalui penerapan katalog elektronik sektor konstruksi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo saat membuka kegiatan sosialisasi katalog elektronik sektor konstruksi dan bina konstruksi (Bikon) yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan di Hotel Ascent Premiere, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Lonceng dan Bangunan Gereja Maria Bintang Samudera Situbondo Ditetapkan Jadi ODCB

Adi menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

Di sisi lain, ini juga sekaligus merespons kebijakan nasional di bidang jasa konstruksi yang kini terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

“Ini adalah ikhtiar Pemkot Pasuruan untuk terus meningkatkan kapasitas, merespons kebijakan pemerintah pusat, khususnya di sektor jasa konstruksi yang kini semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi,” ujar Adi.

Menurutnya penerapan katalog elektronik merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksana teknis di daerah, terutama para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing perangkat daerah.

Baca juga: Irak Vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, 5 Pemain Persib Bandung Bakal Main?

“Kegiatan hari ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan pelaksana di lapangan. Dengan begitu, proses pengadaan di daerah bisa berjalan lebih akuntabel dan transparan,” tambahnya.

Mas Adi berharap katalog elektronik dapat menjadi instrumen tata kelola pemerintahan yang bersih, cepat, dan efisien.

“Sistem digital melalui katalog elektronik akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, terutama di sektor konstruksi,” tuturnya.

Dia mengatakan digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diimplementasikan di seluruh lini pemerintahan.

“Kita sudah berada di era digital. Semua aktivitas pemerintahan dituntut serba cepat, praktis, dan transparan. Dengan pemanfaatan katalog elektronik, tata kelola pemerintahan kita akan semakin efisien dan terpercaya,” tambahnya.

(TribunJatimTimur.com)