Mas Rusdi Tegaskan Layanan Kesehatan Gratis Tetap Prioritas Meski Anggaran Pusat Terpangkas

Ringkasan Berita:

• Pemkab Pasuruan pastikan layanan UHC tetap berjalan meski anggaran pusat dipotong.
• Bupati Rusdi tekankan pelayanan kesehatan gratis harus tetap jadi prioritas.
• Anggaran Rp 197 miliar disiapkan untuk jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu.
• Cakupan kesehatan Pasuruan mencapai lebih dari 99 persen (status UHC). Target 33 puskesmas induk beroperasi 24 jam pada 2026.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Pemkab Pasuruan memastikan layanan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan tanpa gangguan meski terjadi pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat.

Kepastian itu disampaikan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Pemkab Pasuruan bersama BPJS Kesehatan terkait optimalisasi penyelenggaraan JKN, Kamis (11/12/2025) sore.

Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati mengatakan, perubahan kebijakan nasional memang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.

Namun, Pemkab Pasuruan tetap akan menjaga agar layanan berobat gratis tidak terpengaruh pengetatan anggaran.

Baca juga: Awal Yang Manis, Pasuruan United Cukur Surabaya Muda 9-0

“Meski ada pemotongan anggaran dari pusat, kita tetap berupaya maksimal agar UHC bisa dinikmati masyarakat Pasuruan tanpa terganggu,” tegasnya.

Menurut Mas Rusdi, UHC bukan hanya skema pembiayaan, tetapi kepastian bahwa setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Karena itu, pemerintah daerah wajib menjaga stabilitasnya melalui penyesuaian anggaran internal dan optimalisasi seluruh sumber daya kesehatan.

Baca juga: BGN Tekankan SPPG Wajib Punya SLHS, Pemkab Pastikan Semua Dapur di Pasuruan Sudah Mengantonginya

Ia menegaskan seluruh fasilitas kesehatan puskesmas, rumah sakit, BLUD, dokter hingga perawat harus memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

“Pasien jangan ditanya BPJS atau umum. Layani dulu, urusan administrasi bisa diselesaikan setelahnya. Prioritas kita tetap pelayanan,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan seluruh pengelola BLUD agar bekerja dengan integritas. Pengelolaan keuangan yang fleksibel tidak boleh disalahgunakan.

Baca juga: Mas Rusdi-Gus Shobih Menggebrak Bikin Pasuruan Meloncat Jauh, DPRD dan TP3D Bongkar Rahasianya!

“Kalau main-main dengan uang BLUD, panjenengan sendiri yang tidak bisa tidur. Tapi kalau niatnya menolong orang, itu jadi amal,” pesannya.

Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran Rp 197 Miliar untuk menjamin layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Pasuruan yang tidak mampu.

Saat ini, dari 99 persen lebih dari jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan sudah terjamin kesehatannya, sehingga Pasuruan berstatus UHC.

Dalam kesempatan itu, Mas Rusdi menegaskan, pada 2026 33 puskesmas induk ditargetkan beroperasi 24 jam sebagai upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan primer.

Baca juga: Kabupaten Pasuruan Raih Predikat “Sangat Inovatif” dalam IGA 2025 Kemendagri