Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan Kompak Batalkan Pengadaan Mobil Dinas untuk Pimpinan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan sepakat mendukung pembatalan pengadaan mobil dinas pimpinan dewan pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus mengalihkan prioritas pada program yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Selain pengadaan mobil dinas, kalangan legislatif juga mendorong pengurangan sejumlah program aspirasi yang dinilai belum mendesak dan tidak berdampak langsung terhadap layanan dasar publik.

Langkah ini selaras dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3345.A/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN.

Baca juga: Konsolidasi Berjalan Cepat, Golkar Kabupaten Pasuruan Siap Gaspol Kerja Nyata untuk Masyarakat

Baca juga: Satu Kader Mundur, Tersisa Tujuh Nama yang Resmi Ikuti UKK Calon Ketua DPC PKB Pasuruan

Dalam SE itu diarahkan efisiensi melalui optimalisasi kegiatan daring, serta pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan H Arifin menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.

Ia menilai, kondisi ekonomi saat ini menuntut adanya penyesuaian prioritas anggaran.

“Kami mendukung pembatalan itu. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, program yang tidak urgent sebaiknya ditunda dan dialihkan ke kegiatan yang lebih pro rakyat, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia memastikan seluruh kader PDI Perjuangan di DPRD memiliki sikap yang sama dalam mendukung kebijakan efisiensi tersebut.

“Semua kader sepakat. Tidak ada yang keberatan soal pembatalan pengadaan mobil dinas. Anggaran itu lebih baik dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pasuruan Najib Setiawan.

Menurutnya, DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah harus mendukung kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Pengadaan mobil dinas sebaiknya dipending dulu. Apalagi kendaraan yang ada saat ini masih layak, tahun produksinya juga masih relatif baru. Jadi tidak mendesak,” katanya.

Najib menilai, penyesuaian program legislatif juga perlu dilakukan agar selaras dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat.

Baca juga: Pererat Silaturahmi, Adinda Denisa Senam “Fitri & Fit” Bersama Ratusan Warga

Dukungan juga datang dari Ketua Fraksi Gabungan, Eko Suryono.