Cak Thoriq Lapor BNPB, Penyintas Erupsi Semeru Ditarget Masuk Rumah Relokasi Awal Desember 2022

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Progres pembangunan hunian relokasi bagi penyintas erupsi Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro memang terbilang cepat.

Belum genap setahun, ada 1.951 rumah relokasi telah selesai dibangun.

Akan tetapi, rupanya belum semua penyintas dapat menempati rumah tersebut.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq akhirnya melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca juga: Bupati Lumajang Thoriqul Haq Minta Dampingan KPK untuk Tertibkan Tambang Pasir 

Baca juga: Gus Ipul akan Hadirkan Dalang Anom Suroto Hibur Warga Kota Pasuruan

Ia mengurai, pembangunan hunian tetap sudah rampung 100 persen, pembangunan hunian sementara sudah mencapai 83.75 persen. Namun, penyitas yang baru mendapat kunci rumah hanya 907 keluarga.

Ternyata proses verifikasi itulah yang  menghambat penyintas tidak bisa segera menempati hunian relokasi.

"Masih ada keterlambatan joint inspection antara Kementerian PUPR dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Jadi setiap data warga itu harus menyesuaikan verifikasi dari PUPR," katanya.

Bupati yang kerap disapa Cak Thoriq itu mengharapkan alur birokasi itu bisa dipermudah.

Penyintas sudah sangat membutuhkan tempat tinggal.

Oleh karena itu, ia menargetkan sebelum tanggal 4 Desember 2022, seluruh hunian relokasi sudah bisa dihuni. 

"Harapan saya asesmen dan verifikasi bisa lebih mudah," ungkapnya.

Kepala BNPB, Letjen Suhariyanto mengapresiasi langkah Bupati Lumajang yang mampu melakukan percepatan penanganan bencana.

Sehingga dalam waktu belum genap satu tahun, sebagian  penyintas sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa.

Nah, untuk masalah penyintas yang belum mendapat rumah relokasi pihaknya berjanji segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. 

"Penanganan bencana erupsi Gunung Semeru ini lebih cepat dari pada daerah lain, Pak Presiden juga tahu penanganan di Lumajang juga cepat, terkait permasalahan verifikasi nanti akan kami kordinasikan di tingkat pemerintah pusat," pungkasnya. 

(Toni Hermawan/ TribunJatimTimur.com)