Pemkab Lumajang Belum Restui Permintaan Anggaran Pilkada 2024 dari KPU

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang masih akan menghitung  untuk menentukan besaran anggaran KPU Kabupaten Lumajang guna mengarungi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

"Kalau Pileg (Pemilihan Legilslatif) nanti dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja daerah), untuk Pilkada sedang kami perhitungkan dan pencocokan mengenai kebutuhan yang dperlukan. Untuk Pilkada akan diambil dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)," ujar Bupati Lumajang Thoriqul Haq ketika dikonfirmasi pada Rabu (4/1/2023).

Thoriq menyatakan jika pihaknya telah mengumpulkan dana dari APBD untuk digunakan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Hanya saja ia tidak menjelaskan secara gamblang lantaran masih akan dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Lumajang.

"Kita sudah saving dana cadangan di APBD bertahap mulai Tahun 2020 tapi nanti akan ada finalisasi mengacu pada kebutuhan yang ada," papar politisi PKB ini.

Menanggapi perkembangam inflasi dan prediksi kebutuhan yang akan direalsasi, Pemkab Lumajang akan menentukan berdasarkan skala prioritas minimal dan maksimal.

"Pengajuan dari KPU inilah yang belum kami pastikan besarannya. Misalnnya apakah honor itu disesuaikan pada standar maksimum atau minimum. Inilah yang akan dibahas," jelas Thoriq.

Terakhir, pria yang akrab disapa Cak Thoriq ini menyatakan jika target alokasi anggaran untuk KPU Kabupaten Lumajang akan rampung pada pertengahan tahun 2023.

"Harusnya pertengahan tahun ini selesai. Karena ini sudah Tahun 2023 dan pelaksanaan Pilkada di akhir Tahun 2024," tutup Thoriq.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menghitung kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pemilihan Umun Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang mencapai Rp 73 miliar.

"Anggarann tersebut skenario masih Covid-19 kan butuh alat pelindung diri dan sebagainya ketika sudah tidak Covid-19, akan lebih kecil kebutuhannya. Kita hitung Rp 73 miliar itu estimasi hitungan tertinggi," ujar Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Yuyun Baharita.

Yuyun tak menampik jika pelaksanaan pesta demokrasi begitu menguras anggaran. Menurtnya, pemberian honor bagi berbagai lini yang terlibat pemilihan umum butuh dana yang tak sedikit.

"Kebutuhannya banyak. Bawaslu butuh uang, pengamanan butuh uang dan sebagainya. Honorarorium petugas PPK dan PPS juga paling besar," ungkap Yuyun.

Sementara itu, Yuyun merasa kebutuhan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan Pilkada masih lebih kecil daripada daerah lain di wilayah Tapal Kuda.

"Kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Lumajang itu lebih rendah dibanding dari daerah lain. Kami realistis saja," paparnya.

(M Erwin Wicaksono/TribunJatimTimur.com)