BPS Integrasikan Data Smart Kampung Banyuwangi dengan Regsosek untuk Penanganan Kemiskinan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan integrasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan program Smart Kampung yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Hal ini sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepamahaman antara BPS dengan Pemkab Banyuwangi dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Senin (30/1/2023). Banyuwangi terpilih sebagai pilot project program integrasi data tersebut.

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, Banyuwangi dengan platform Smart Kampung telah lebih dahulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa.

Baca juga: Pemkot Probolinggo Hibahkan 29 Unit Motor Trail Ke Kodim 0820 Probolinggo

Hal ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada 2022.

“Seingat saya kemiskinan Banyuwangi itu sempat 2 digit, sekarang 7 atau 8 persen, ini hal baik. Bagaimana program kemiskinan di Banyuwangi yang nanti juga bisa dijadikan pemikiran dari future platform yang akan dibangun BPS,” ungkap Margo.

Angka kemiskinan di Banyuwangi memang terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu di atas dua digit. Per 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen, level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka.

Dari praktik smart kampung yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek.

Desa-desa di Banyuwangi nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). 

“Data akan terus termutakhirkan dan bisa menjadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah,” imbuh Margo.

Baca juga: Viral Anak Kecil Gotong Ayahnya Naik Becak, Tempuh Jarak Hingga 100 Kilo Demi Kesembuhan Orangtuanya

Selain pembinaan desa, pengembangan nota kesepemahaman tersebut juga akan meliputi pengintegrasian data regsosek dengan Banyuwangi Satu Data. Dari data tersebut, nantinya bisa memberikan potret keadaan warga secara 360 derajat.

Baik secara individual dan keluarga, ketersediaan infrastruktur dan penyangga kehidupan masyarakat serta kondisi geografis dan akses kewilayahannya.

“Hal ini sesuai dengan arahan presiden, bagaimana data ini bisa rujukan dalam mewujudkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan diketahui lebih detail lagi kondisi masyarakat dan dimana kantong-kantong kemiskinan itu ada,” paparnya.

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyambut baik atas penunjukan BPS tersebut. Dikatakan dia, Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah. “Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan,” tegasnya.

Pendampingan dari BPS, harap Ipuk, akan semakin meningkatkan upaya Banyuwangi dalam mempersiapkan data yang terintegrasi. “Kami sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir,” imbuhnya.

Baca juga: Pasutri Probolinggo Curi Satu Paket Ponsel dan Uang Rp 60 juta di Kantor Jasa Ekspedisi