Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Drastis di Situbondo, Dewan Minta Jangan Sampai Ada Modifikasi Data

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SITUBONDO - Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo turun drastis hingga tinggal 0,87 persen.

Data tersebut terungkap saat acara sosialisasi data pemutakhiran kemiskinan ekstrem di Pendapa Aryo Kabupaten Situbondo, Selasa (28/02/2023).

Untuk menuntaskan angka kemiskinan ekstrem tersebut, sosialisasi pemutakhiran data yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) menghadirkan seluruh kades dan camat di 17 kecamata serta OPD terkait.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo Bagas Susilo mengatakan, berdasarkan data terakhir penduduk miskin ekstrim itu sebanyak 0,87 persen atau setara dengan 6.010.

"Nanti kita evaluasi di bulan Maret 2023 ini dilakukan pendadataan kembali. Sedangkan data yang sekarang ini merupakan hasil pendataan di bulan Maret 2022," kata Bagas usai acara sosialisasi data pemutakhiran kemiskinan ekstrim di Pendopo Kabupaten Situbondo.

Baca juga: Peluang Besar Mbappe Hengkang, Bintang PSG Masih Bisa Pergi Meski Tandatangani Kontrak Besar

Saat ditanya intervensi yang dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini, Bagas menjelaskan, BPS hanya berkaitan dengan data, namun yang dapat mengetahui intervensi pemerintah daerah itu pihak Bappeda.

"Yang jelas intervensinya segala aspek, salah satunya bantuan pangan tunai maupun non tunai," ujar.

Banyaknya bantuan, lanjutnya, ini dapat memicu turunnya data kemiskinan, apalagi bantuan diturunkan pada saat menjelang dilakukan pendataan

"Tentu dengan adanya bantuan, karena secara otomatis pengeluaran lebih tinggi dab keluar dari zona kemiskinan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Nyai Khoironi mengatakan, turunnya angka kemiskinan ekstrem Situbondo yang masuk peringkat kedua di Jatim ini, merupakan hal yang luar biasa.

"Ini semua berkat adanya kebersamaan semua elemen masyarakat dan OPD," ujar Nyai Khoironi.

Sebelumnya, kata mantan anggota DPRD ini mengatakan,dilakukan musyawarah untuk menyandingkan program dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

"Saya optimis pada Tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Situbondo bisa mencapai 0 persen," tegasnya.

Baca juga: Satpol PP Jember Mulai Lakukan Asesmen, Persiapan Penertiban Baliho Bacaleg

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Situbondo H Tolak Atin mengatakan, pihaknya tidak mengetahui sacara pasti angka kemiskinan di Situbondo itu datanya hanya sekitar 0,87 persen.

"Indikator seperti apa, sebab yang saya tahu program untuk mengintervesi menurunkan angka kemiskinan ekstrem belum direalisasikan dan desa baru dimasukkan di APDes. Lantas program apa yang direalisasikan," ujar H Tolak Atin.

Politisi PKB asal Desa Landangan, Kecamatan Kapongan ini mengaku heran data kemiskinan ekstrem sudah muncul sebesar 0,87 persen.

"Apakah program itu sudah efektif membuat masyarakat ekstrim itu benar benar berdaya atau mempunyai kemampuan masyarakat ekstrim, saya tidak paham dan indikatornya seperti apa," tanyanya.

Atin tidak menginginkan data tersebut dimodifikasi atau BPS terbeli. Karena BPS merupakan pembuat data resmi negara. Sehingga data yang dikeluarkan menjadi rumusan kebijakan.

"Jangan sampai data ini dimodifikasi dan tidak sesuai dengan fakta menyebabkan rumusan kebijakannya menjadi salah," pungkasnya.

(TribunJatimTimur.com)