Pemerintah Pusat Minta Seluruh Kantor Pemerintahan Tunda Halalbihalal

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Surabaya - Pemerintah pusat meminta seluruh kantor pemerintahan, BUMN hingga TNI/Polri untuk menunda pelaksanaan halalbihalal sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H atau pada awal Mei mendatang. Hal ini dilakukan agar mobilitas arus balik lancar. 

Pengumuman resmi ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim, Mahfud MD, Senin (24/4/2023).

Baca juga: Kembali Digelar, Diaspora Banyuwangi Ajang Lepas Kangen Para Perantau Banyuwangi

Ketentuan itu juga berlaku untuk tingkat daerah. Halalbihalal dengan mengumpulkan para pegawai secara serentak diminta agar ditunda. 

"Jadi penundaan pelaksanaan halalbihalal bukan pelarangan," kata Mahfud saat ditemui di Surabaya. 

Dia menjelaskan, ketentuan itu tertuang dalam surat resmi yang dikeluarkan pemerintah, Senin (24/4/2023). Ketentuan itu dimaksudkan agar mobilitas saat arus balik tidak terjadi penumpukan.

Baca juga: VIRAL Mama Muda Jadi Korban Penipuan Oknum Ngaku Petugas PLN, Minta Foto Badan, Berikut No Telponnya

"Agar orang juga bisa melakukan halalbihalal dulu secara personal sebelum berkumpul secara ramai-ramai," ucapnya. 

Di sisi lain, dia menegaskan bukan berarti ada penambahan masa cuti bersama lebaran. Mahfud menegaskan, masa cuti bersama tetap. "Ini cuma penundaan pelaksanaan halalbihalal yang sifatnya berkumpul. Cuti tidak bertambah," jelasnya.

(TribunJatimTimur.com/Yusron Naufal)