Urus KTP Tarik Rp 150 Ribu, Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Malang Kena OTT

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah. Ia mengatakan OTT dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Malang.

"Benar, Tim Saber Pungli telah melaukan OTT di Dispendukcapil pada 10 Mei 2024 lalu," kata Gandha, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Dua Hari Libur Waisak, Gunung Bromo Dikunjungi 3.898 Wisatawan

Dadi hasil OTT, dua orang terduga pelaku telah diamankan. Di antaranya tenaga honorer Dispendukcapil Kabupaten Malang, dan satu orang calo.

Sementara ini, Gandha menyebutkan identitas tersuga pelaku dari tenaga honorer yakni berinisial D. Dan satu orang calo juga berinisial D.

Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Gandha mengatakan, OTT ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait pungutan dalam mengurus KTP.

Baca juga: Bakesbangpol Jember khawatir Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Lebih Rendah Ketimbang Pilpres

"Kami mendapatk informasi dari masyarakat bahwa dalam mengurus KTP melalui kedua pelaky ini, pemohon dibebankan biaya Rp 150 ribu," sambung Gandha.

Pemohon yang mau membayar Rp 150 ribu, oleh pelaku dijamin KTP selesai dalam waktu cepat.

Sementara untuk melancarkan aksinya, pegawai honorer yang membidangi permohonan KTP ini melibatkan seorang calo dalam mencari sasarannya.

"Kami awalnya mengamankan calo terlebih dahulu di wilayah Lawang. Kemudian kita kembangkan dan ternyata calo bekerjasama dengan pegawai honorer Dispendukcapil," tandasnya.

Dikatakan Gandha, dari hasil pemeriksaan kedua terduga pelaku telah menjalankan aksinya sejak satu bulan yang lalu. Kemudian Tim Saber Pungli melakukan OTT pada 10 Mei 2024 lalu.

Dari OTT, polisi telah mengamankan ratusan dokumen KTP lengkap dengan peralatan untuk mencetak dokumen KTP.

(Lu'lu'ul Isnainiyah/TribunJatimTimur.com)