Viral Daftar Motor yang Dilarang Pakai Pertalite, Ada Vario Hingga NMAX, Pertamina Buka Suara

TRIBUNJATIMTIMUR.COM - Viral di media sosial unggahan yang menampilkan daftar motor dilarang pakai Pertalite.

Dalam unggahan itu menampilkan beberapa jenis motor, mulai dari Honda Vario hingga Yamaha NMAX.

Unggahan daftar motor dilarang pakai Pertalite itu viral usai beredar di media sosial.

Belakangan, isu beberapa motor tidak boleh membeli Pertalite lagi tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.

Baca juga: VIRAL Kisah Yeni Digendong Ayah Saat Hendak Terima Ijazah, Sempat Terancam Gagal Wisuda

Adapun, Pertalite adalah salah satu jenis BBM subsidi yang memiliki angka oktan (RON 90). 

Karena termasuk BBM jenis subsidi, distribusi Pertalite diatur oleh regulator dengan tujuan agar bisa tepat sasaran.

Unggahan mengenai daftar motor dilarang pakai Pertalite tersebut salah satunya dibagikan oleh akun X ini, Minggu (1/9/2024).

"Berikut Daftar Motor (R2) yang dilarang membeli Pertalite," tertulis dalam unggahan itu.

Dalam daftar yang dibagikan, terlihat berbagai merek motor mulai dari Honda, Ninja, Suzuki, Vespa, hingga Yamaha.

Menurut unggahan, berikut 26 jenis sepeda motor yang dilarang membeli BBM Pertalite:

Honda 
• Honda ADV 160 156,9 cc 
• Honda CB150 Verza 149,15 cc 
• Honda CB150R Streetfire 149,2 cc 
• Honda CBR150R 149,2 cc 
• Honda CRF150 149,15 cc 
• Honda PCX 160 156,9 cc 
• Honda Stylo 160 156,9 cc 
• Honda Vario 150 149,3 cc 
• Honda Vario 160 156,9 cc 

Ninja 
• Ninja H2 
• Ninja KX450 
• Ninja ZX10R 
• Ninja Versys 1000 
• Ninja Versys-X 250 
• Ninja Vulcan S 
• Ninja ZX-25R 

Suzuki 
• Suzuki Burgman 399 cc 
• Suzuki Gsx 150c 147,3 cc 
• Suzuki Satria R150 147,3 cc 

Vespa 
• Vespa GTS Super Sport 155,1 cc 
• Vespa Sprint 154,8 cc 
• Vespa Primavera 154,8 cc 

Yamaha 
• Yamaha Aerox 155,1 cc 
• Yamaha Lexi 155 cc 
• Yamaha Nmax 155,1 cc 
• Yamaha R15 155,1 cc.

Lantas, apa kata Pertamina mengenai daftar motor dilarang pakai Pertalite itu?

Hoaks

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, informasi terkait daftar 26 sepeda motor yang tidak boleh membeli Pertalite merupakan hoaks.

Heppy memastikan, Pertamina selaku operaotr belum menerima kebijakan pembatasan BBM Pertalite untuk sepeda motor hingga saat ini. 

 Kendaraan roda empat mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Riau Kota Bandung. (TRIBUN JABAR/Nappisah)
"Hoaks itu, sejauh ini dari pemerintah atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) tidak ada informasi akan hal tersebut," terangnya, Selasa (3/9/2024), dikutip TribunJabar.id dari Kompas.com.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Saleh Abdurrahman juga memastikan, BBM Pertalite boleh dibeli untuk pengendara sepeda motor jenis dan kapasitas mesin berapapun. 

Ia mengatakan, hingga saat ini pembatasan pembelian BBM Pertalite belum diterapkan untuk kendaraan sepeda motor. 

"Saat ini tidak ada pembatasan pembelian pertalite untuk motor," kata dia, Selasa. 

Saleh menuturkan, wacana pembatasan penggunaan Pertalite untuk sepeda motor ini masih dalam menunggu revisi regulasi yang berkaitan.

"Nah kalau itu kita harus tunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 atau regulasi lain atau Peraturan Menteri (Permen)," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah memang memiliki rencana untuk membatasi pembelian BBM Pertalite.

Rencana ini tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. 

Tujuan dari pembatasan Pertalite ini yakni memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan anggaran negara.

Sejauh ini, Pertamina selaku operator telah mendorong pengguna kendaraan roda 4 untuk mendaftar kendaraannya dan mendapatkan QR Code untuk ditunjukkan saat membeli Pertalite. 

Namun, Heppy memastikan, kebijakan tersebut baru diterapkan untuk kendaraan jenis mobil saja. 

Dia menjelaskan, QR code bertujuan untuk pendataan pengguna BBM subsidi. 

Sedangkan pihak yang menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh membeli Pertalite, adalah pemerintah. 

"Data QR Code ini nantinya akan sangat diperlukan saat pemerintah melakukan pengaturan kendaraan apa yang boleh atau tidak boleh membeli BBM subsidi, baik Pertalite maupun Biosolar," imbuh dia. 

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum menerbitkan aturan kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh membeli BBM subsidi. 

Rencananya, aturan baru itu diterapkan mulai 1 Oktober 2024. 

"Kami masih menunggu seperti apa regulasinya," kata Heppy.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran di Whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)