Respons Cagub Jatim Luluk Tanggapi Keluhan Dugaan Pencemaran Limbah di Beji Pasuruan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Calon gubernur (Cagub) Jawa Timur nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah langsung merespons cepat keluhan masyarakat yang masuk ke dirinya, Selasa (29/10/2024).

Keluhan itu datang dari masyarakat Beji, Pasuruan yang disampaikan saat Luluk melakukan siaran langsung di akun tiktok pribadinya.

Dalam laporan itu, salah satu waarga di Beji menyebutkan keluhan terkait dugaan pencemaran limbah perusahaan yang mengganggu.

Salah satu followersnya itu menyebut jika limbah pabrik yang ada di daerah Beji Pasuruan itu berdampak serius pada masyarakat sekitar. 

Merespons komentar tersebut, Luluk langsung memutuskan untuk mengunjungi lokasi yang terdampak limbah pabrik. 

Setibanya di lokasi, Luluk melihat langsung kondisi pondok pesantren dan permukiman warga yang terdampak dugaan pencemaran limbah perusahaan.

Saat menyapa salah satu warga terdampak, Luluk mengaku selalu geram dan emosi melihat dugaan pencemaran limbah industri yang merusak lingkungan.

Dia pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PKB komisi 4 yang membidangi lingkungan hidup.

“Saya sangat prihatin dengan kondisi pencemaran limbah khususnya yang ada di Desa Baujeng juga Ngembe dan Sidowayah Kecamatan Beji Pasuruan," katanya.

Bahkan, bukan mencemari rumah saja, pencemaran limbah ini juga mencemari lembaga pendidikan yakni TPQ Falahul Mukhlasin, Desa Baujeng, Kecamatan Beji.

Luluk mengaku sudah melaporkan dugaan pencemaran limbah di Baujeng ini ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk segera ditindaklanjuti. 

Baca juga: Kampanye Pilkada Banyuwangi 2024, Ipuk Disambut Hangat dan Meriah Warga di Rogojampi

Ia berharap pihak kementerian segera mengambil langkah konkret guna menanggulangi masalah ini dan mengupayakan solusi bagi warga yang terdampak.  

"Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan satu proses untuk mengadvokasi, sekaligus memperjuangkan kondisi pencemaran ini,” terangnya. 

Luluk meminta pihak kementerian, karena memang ini kewenangan pusat untuk segera turun ke bawah dan mengecek kondisi di lapangan.

Pencemaran itu sudah masuk ke sumur  warga dan pesantren. Menurutnya, kondisi tersebut tidak baik untuk keberlangsungan masyarakat karena airnya tercemar.