Optimisme Ketua DPRD Membangun Bondowoso di Tengah Efisiensi dan Sanksi Anggaran

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, BONDOWOSO - Tribun Jatim Network berkesempatan mewancarai secara langsung Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, di Wismanya, Kelurahan Tamandari, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Rabu (22/4/2025).

Talkshow bertajuk Gebrakan Sang Pemimpin tersebut dikomandoi langsung oleh Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono. 

Kedatangan tim redaksi Harian Surya dan Tribun Jatim Network disambut dengan hangat oleh Ketua DPC PKB Bondowoso itu. Dialog selama sekitar 60 menit itu mengalir dengan membahas berbagai topik. 

Utamanya, tentang fungsi pengawasan DPRD di tengah mayoritas anggota legislatif adalah partai pendukung Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.

Meski kondisi APBD tahun 2025 Bondowoso sedang tertatih-tatih jarena efisiensi, sanksi DAK infrastruktur dan kesalahan penghitungan Silpa. 

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir tetap antusias berkolaborasi dengan pemerintah untuk menata kabupaten kelahirannya ini.

Baca juga: Pemkab Situbondo Targetkan Luas Tanam Jagung 61.954 Hektare

Bagaimana Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menatap pembangunan di Bondowoso di tengah situasi efisiensi?

Lalu seperti apa strategi dirinya sebagai pemimpin menghadapi dinamika yang terjadi di Kabupaten Bondowoso? Berikut cuplikan petikan wawancara Tribun Jatim Network, secara eksklusif di Wisma Ketua DPRD.

Bagaimana komposisi fraksi di DPRD Bondowoso?

Alhamdulillah, Bondowoso pemenang Legislatif itu PKB. Dengan perolehan kursi terbanyak di Jawa Timur, yakni 16 kursi di DPRD Bondowoso. Kursi ke dua dimenangkan oleh PPP-7 kursi, Golkar-7 kursi,  PDIP-5 kursi, Gerindra-4 kursi, Demokrat-3 kursi, PKS-2 kursi, dan Gelora-1 kursi.

Kita tahu hasil Pilkada serentak, memenangkan calon dari PKB juga (RAHMAD-Ra Hamid dan Ra As'ad?), apakah fungsi pengawasan dari DPRD  tetap berjalan meskipun pendukungnya?

Berangkat dari rasa tanggung jawab. Meski ada yang tanya, apakah tetap garang/kritis terhadap kebijakan?.  Prinsip kami, sahabatmu itu yang berkata benar padamu, bukan orang yang hanya bisa membenarkan perkataanmu.

Maka jika ada kesalahan, ya pasti kami ingatkan. Karena kami mewakili rakyat. Kami dibayar untuk bicara. Makanya kemudian, anggota dewan itu punya hak imunitas, baik yang disampaikan berupa pertanyaan, pendapat, apa pun selama itu ada kaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Situsi kita tidak baik-baik saja, efisiensi anggaran, sanksi DAK. Kira-kira ke depan masukan atau produk di Kabupaten Bondowoso tetap berjalan efektif?

Yang pertama harus punya pemahaman yang sama, bahwa eksekutif itu adalah eksekutor yang merecanakan dan melaksanakan. Legislatif itu legislator atau yang melegalisasi anggaran. Dan semuanya berpikir untuk kepentingan rakyat sesuai tupoksi masing-masing.

Tapi kemudian kondisi 2025, saya memahami Bupati kita ini kan baru 2 bulan dilantik. Tapi APBD 2025, itu bukan disusun oleh bupati yang sekarang. RKPD 2025 itu disusun pada Maret 2024, pertengahan tahun disusun KUPPAS, akhir tahun November 2024 baru dibahas dan disetujui DPRD. Maka APBD 2025 itu produk pemerintahan sebelumnya. Tapi kita tak bisa saling menyalahkan, karena pemerintahan itu bukan orangnya. 

Tapi institusinya.Kendalanya, ada SE Mendagri, Keputusan MK, Inpres. Ini harus kita patuhi, dimana Semua kabupaten di seluruh Indonesa harus melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi tak sembarang efisiensi bagaimana bisa tepat sasaran. 

Bondowoso, dengan efisiensi ini tentu beberapa program yang sudah ditetapkan pada November 2024 tak bisa dilaksanakan.

Baca juga: Rating Pemain Inter Milan Usai Dihajar AC Milan di Coppa Italia, Impian Treble Pupus Seketika

Bondowoso DAU  untuk jalan, juga tak bisa dilaksanakan senilai Rp 65 milliar. Belum lagi Bondowoso, terkena sanksi tak dapat DAK infrastruktur pariwisata. Kenapa disanksi? Karena DAK infrastruktur jalan tahun 2022 & 2023 tak dilaksanakan.Ini sudah ada, efisiensi, sanksi DAK. 

Belum lagi, kesalahan perencanaan untuk APBD 2025. Kesalahan perencanaan dimaksud, eksekutif mengasumsikan Silpa 2024 yang bisa dibelanjakan lagi tahum 2025 yakni mencapai Rp 140 milliar. 

Faktanya hanya masuk Rp 64 milliar. Maka sudah bisa dipastikan di tahun 2025 ada program yang sudah direncanakan senilai Rp 76 milliar tak bisa dilaksanakan. Gara-gara tak ada uangnya.

Dalam situaisi yang "sesak nafas" apa yang harus dilakukan?

Itulah kemudian kami, DPRD khususnya badan anggaran tentu punya tanggung jawab. Itulah kemudian, kita buka kembali, kota evaluasi kembali, lalu kemudian kita melakukan penggeseran. Antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran.

Sehingga dialihkan ke skala prioritas, yang ditanyakan rakyat pembangunan jalan, itu tetap jadi prioritas dengan menggeser beberapa kegiatan. InsyAllah, meskipun tidak 100 persen, mungkin di 70 atau 80 persen bisa kita  tetap kita laksanakan.

Satu Daerah itu diharapkan tidak bergantung pada keuangan pusat, dengan memperkuat PADnya. Di Bondowoso sebenarnya, potensi apa yang bisa meningkatkan PAD?

Di DPRD sebenarnya sekarang membentuk Pansus PAD per Februari - hasil produk anggota DPRD yang baru. Artinya masih banyak potensi PAD yang harus dioptimalkan. Seperti, penerimaan pajak hotel dan restoran.

Kita objek wisata unggulan, Kawah Ijen. Tentu banyak wisatawan datang ke Bondowoso. Apalagi setelah dinobatkan sebagai Unesco Global Geopark. Maka otomatis, pajak hotel dan restoran harus naik. Ini antralain yang kami gali.

Tetapi bulan nominalnya, namun ekstensifikasi terhadap sumber PAD terutama di sektor pariwisata. Kita ingin Bondowoso ini dibangun tak hanya oleh masyarakat Bondowos, tapi juga dari luar Bondowoso yakni melalui sektor pariwisata.

Khusus Ijen, apa yang harus dilakukan? Apalagi Ijen juga dikelola Banyuwangi, meski di luar dikenal Banyuwangi?

Yang pertama, wisatawan tak pernah tanya bumi yang saya injak ini masuk kabupaten mana. Silahkan Banyuwangi, promosikan. Tetapi disaat ada di wilayah Bondowoso, kan wajib membayar retribusi ke Bondowoso.

Maka harus disiapkan hotel, objek wisata selain Kawah Ijen. Karena kita bagaimana wisatawan datang ke Bondowoso tak hanya ke Ijen. Tapi juga datang ke tempat wisata lainnya di Bondowoso.

Selain pariwisata, yang ke dua yang juga bisa jadi faktor pendongkrak PAD ya memang UMKM. Beberapa hari terakhir ini kan Pak Bupati menyebut Bondowos Republik Kopi Reborn. Masukan apa pak yang bisa disampaikan?

Harapan kita, bagaimana kopi tak hanya menyejahterahkan petani kopi. Tapi juga bagaimana UMKM, home industri, bahkan bagaimana Bondowoso juga terangkat dan dikenal. Itulah yang akan dilakukan oleh pemimpin baru kita, tentu DPRD akan selalu mensupport.

Kita sudah pernah ada Perusda, PT Bogem. Namun, dalam perjalanannya terseok-seok dan ada masalah. DPRD merekomendasikan untuk dibekukan dulu. Bukan dibubarkan, tapi dibekukan, baru ditata kembali.

PT Bondowoso Gemilang - itu bagaimana menampung kopi rakyat, gandeng petani, dan tak boleh memonopoli. Fungsinya seperti Bulog, tapi siapa pun yang mau beli, tolong tulis Kopi Bondowoso.

Selain pariwisata, Bondowoso juga kuat di sektor pertanian. Bahkan, pemerintah pusat sedang gencar bagaimana mewujudkan swasembada pangan. Bagaimana masukan legislatif?

Masyarakat Bondowoso ini 70 persen adalah petani maka bukan tidak mungkin jadi lumbung pangan nasional. Tapi bagaimanakita juga harus memikirkan nasib petani. Antara lain keluhan kelangkaan pupuk.

Tahun kemarin DPRD sudah bentuk pansus, dan saya memimpin sendiri. Saya berkesimpulan, pupuk akan selalu langka dengan oendistribusiannya dari Produsen-Distributor-Kios.

Karena keuntungan distributor hany Rp 5 ribu per kuintal, atau Rp 50 ribu per ton. Dan keuntungan kios, hanya Rp 70 ribu per ton. Belum biaya angkut. Ini kemudian yang terjadi di lapangan.

Baca juga: Persib Bandung Patut Pertimbangkan Kembali 1 Bek Incaran, Masih Lebih Baik Duet Kuipers-Franca

Sudah saya sampaikan kemudian, antara lain pemerintah sekarang informasinya dari Produsen ke Gapoktan langsung masuk desa. Mungkin ini lebih efektif.

Dulu kita pernah merekomendasikan satu desa satu kios. Yang terjadi sekarang satu kios bisa dua desa. Solusinya, sangat tepat kalau kemudian dari produsen ke Gapokten. Teknisnya harapan kami, bagaimana produsen nyampai ke titik, harus dipikirkan juga siapa yang jadi pemodalnya.

Bondowoso sebagai kota santri, Bagaimana idealnya posisi kita untuk memikirkan para santri?

Bukan kemudian sektoral ya. Kita tak boleh memikirlan sektoral. Hari santri yang ditetapkan oleh Presiden, itu bentuk pengakuan negara bahwa santri ikut ambil bagian dalam mempertahakan kemerdekaan.

Maka santri juga mempunyai hak untuk ambil bagian dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimana santri kemudian bisa SDMnya baik. Tentu pemerntah peduli terhadap lembaga pesantren, untuk kepentingan santri. Tentu ya begitu, jangan dipotong dan jangan dimintai fee.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)