Ekonomi Bisnis
Keamanan Timur Tengah Tak Menentu, Penyelenggara Umrah di Surabaya Desak Pemerintah Beri Kepastian
Eskalasi konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah yang fluktuatif belakangan ini dikhawatirkan oleh pengusaha travel umrah
Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Sri Wahyunik
TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SURABAYA - Eskalasi konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah yang fluktuatif belakangan ini berdampak pada kepulangan jemaah haji.
Kondisi serupa juga menimbulkan kekhawatiran bagi keberangkatan jemaah umrah yang akan bergulir nanti.
Atas situasi serba tak menentu tersebut, para penyelenggara umrah di Kota Surabaya mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian dan informasi terkini terkait keamanan perjalanan umrah.
Muhammad Ramli, CEO Andalus Travel Surabaya, misalnya. Ia terpaksa harus mengakui, konflik tersebut sedikit banyak berdampak pada sektor bisnis yang digelutinya.
Sebagai pihak penyelenggara haji dan umrah, konflik di Timur Tengah yang muncul belakangan ini, berdampak pada seluruh jemaah di Indonesia.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memberikan kepastian akan keamanan jemaah yang akan umrah pasca selesainya penyelenggaraan ibadah haji.
"Kami berharap pemerintah memberikan informasi dan kepastian keamanan agar kami bisa menjalankan umrah dengan lebih tenang. Setelah pulang membawa jemaah, kami selalu was-was," ujar Ramli, saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (26/6/2025).
Baca juga: Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif, Kasus Pencurian Kabel Listrik di SItubondo Dihentikan
Selain eskalasi konflik antara Iran -Israel yang masih tak menentu, Ramli menambahkan, teror ancaman keberadaan bom pada beberapa penerbangan pesawat pengangkut kepulangan jamaah Haji yang muncul beberapa tahun terakhir, juga memantik kekhawatiran.
"Kejadian itu membuat jemaah ketakutan. Kami berharap pemerintah memberikan informasi segera, karena kami sebagai penyelenggara sudah membayar hotel dan pesawat. Informasi mendadak akan mengakibatkan kerugian besar," katanya.
Kendati belum ada penundaan keberangkatan umrah, Ramli mengakui ada beberapa kendala yang berkaitan mengenai layanan perjalanan umrah yang diakibatkan konflik tersebut.
Seperti penutupan sejumlah bandara di Doha, Qatar. Meskipun bersifat sementara. Situasi tersebut masih membuat masyarakat merasa khawatir.
"Beberapa teman yang berangkat melalui Qatar terdampak penutupan sementara bandara Doha. Pesawat Qatar dan Emirates tidak beroperasi beberapa hari ini. Kami menunggu informasi lebih lanjut kapan akan dibuka kembali," jelasnya.
Ramli mendesak pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan transparan kepada seluruh penyelenggara umrah melalui asosiasi seperti AMPHURI, HIMPU, KASTURI, dan ASPIRASI.
Pertemuan untuk membahas situasi serba tak menentu ini, segera diperlukan untuk menjaga keselamatan para jemaah umrah.
Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi, ia tak menampik, kondisi tersebut bakal berdampak pada sektor ekonomi, jika keberangkatan jemaah umrah benar-benar terhenti.
"Jika tidak ada keberangkatan, perekonomian kami akan stagnan. Ini sangat penting. Jika umrah tidak berjalan, tidak ada aktivitas. Mungkin kami akan menjalankan halal tour di Asia saja," ungkapnya.
Baca juga: Buktikan Daya Saing Global, Mahasiswa UNU Pasuruan Borong Penghargaan Internasional di Thailand
Ramli tak menampik bahwa beberapa jemaah telah menanyakan keamanan perjalanan, namun belum ada yang membatalkan keberangkatan. Kemudian mengenai harga paket umrah tetap sama dan belum ada perubahan.
Dongkrak Produktivitas Susu, Jatim Kedatangan 1.080 Ekor Sapi Perah dari Australia |
![]() |
---|
Mantan Pimpinan KPK Jadi Komisaris Independen Bank Jatim 2025, Berikut Jajaran Direksi |
![]() |
---|
Toko Orange Jadi Penyelamat Warisan Keluarga, Dari Ambang Kebangkrutan Sampai Raup Cuan Miliaran |
![]() |
---|
Rupiah Melemah, Pengusaha Angkutan Kapal di Banyuwangi Minta Tarif Penyebrangan Disesuaikan |
![]() |
---|
Jelang Giling, PG Glenmore Banyuwangi Tunjukkan Diri Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.