TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan protes saat sidang paripurna dengan agenda jawaban Pj Bupati Pasuruan terhadap pandangan umum fraksi atas usulan Raperda.

Paripurna ini diwarnai sejumlah interupsi. Ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kinerja Eksekutif selama ini. Mereka luapkan kekecewaan itu dalam paripurna. Ada beberapa unek - unek yang disampaikan.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman interupsi. Ia menyebut, OPD Pemkab Pasuruan tidak komitmen dalam menjalankan program yang menjadi kesepakatan dalam rapat APBD 2023.

Misalnya, Satpol PP. Menurutnya, OPD tidak menjalankan kesepakatan dalam rapat APBD Perubahan 2023. "Interupsi pimpinan. Kami minta, agar OPD bisa menjalankan program sesuai komitmen," kata Kasiman. 

Baca juga: Pemkot Probolinggo Raih 3 Penghargaan dari Kemenkominfo

Disampaikan dia, dalam APBD induk 2023, ada anggaran Rp 6 miliar untuk pembelian X-Ray yang digunakan untuk mengecek kondisi pita cukai. Dana itu, bersumber dari DBHCHT 2023.

Politisi Gerindra ini menyanyangkan karena dalam pelaksanaannya, anggaran sebanyak itu tidak terserap, sehingga harus dibahas ulang untuk pemanfaatan anggarannya di APBD Perubahan 2023. 

Dalam pembahasan antara komisi I dengan OPD terkait, disepakati agar anggaran itu dialihkan. Yakni digunakan untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi penertiban rokok ilegal yang masih banyak terjadi.

Baca juga: Tinggal Prabowo yang Belum Umumkan Wakil, Ini Jawaban Relawan Projo

"Saat rapat APBD Perubahan 2023, sepakat anggaran tersebut dialihkan. Tapi, dalam pengesahan, ternyata muncul lagi anggaran X-Ray itu. Ini kan jelas tidak komitmen karena sudah dibahas bersama,” sambungnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiarto juga menyampaikan interupsi. Politisi Golkar ini menilai sudah tidak ada komunikasi baik antara eksekutif dengan DPRD Kabupaten Pasuruan. 

"Kami berharap seluruh OPD Kabupaten Pasuruan selalu konsisten dan komitmen, agar tidak ada salah persepsi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," terangnya. 

Terpisah, Pj Bupati Pasuruan Andriyanto menyampaikan itu hanya masalah teknis. Menurutnya, yang perlu dipahami bersama ini tidak ada unsur kesengajaan. Mungkin, ada hal yang membuat lupa. 

“Akan tetapi, kami sangat berterimakasih sudah diingatkan. Kami akan telaah untuk kemudian mencari solusi yang terbaik. Insyaallah tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini," tutupnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Danendra Kusuma/TribunJatimTimur.com)