Raih Penghargaan UB, BPJPH: Banyuwangi Daerah Percontohan Ekosistem Halal

Ringkasan Berita:

• Banyuwangi menerima penghargaan dari UB Malang dan BPJPH atas pengembangan ekosistem halal.
• Penghargaan diberikan dalam Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Award 2026.
• Banyuwangi meraih tiga penghargaan terkait inovasi, kolaborasi, dan infrastruktur halal.
• Sebanyak 22.091 produk UMKM Banyuwangi telah mengantongi sertifikat halal.
• Banyuwangi dinilai berpotensi menjadi daerah percontohan pengembangan industri halal nasional.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, karena dinilai berhasil mempercepat pengembangan ekosistem halal di daerah. 

Penghargaan tersebut diberikan dalam agenda Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Award yang digelar di Kampus UB Malang, Selasa (5/5/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan bersama Rektor UB Malang Prof. Widodo, S.Si., M.Si.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Banyuwangi dalam membangun industri dan ekosistem halal secara menyeluruh.

“Komitmen Banyuwangi dalam mengupayakan ekosistem halal mendapat apresiasi tinggi dari akademisi Universitas Brawijaya dan BPJPH. Dua hari lalu Banyuwangi diberikan penghargaan terkait dukungan menciptakan ekosistem dan industri halal di Indonesia,” kata Ipuk, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: Berkat TPS3R Sungai Songgon Banyuwangi Bertransformasi, dari Gunungan Sampah Jadi Ruang Bersih Warga

Tiga Penghargaan

Dalam ajang tersebut, Banyuwangi meraih tiga penghargaan sekaligus. Penghargaan itu meliputi kategori inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan publik dalam pengembangan ekosistem halal, serta penghargaan pengembangan infrastruktur halal.

UB Malang sendiri dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi yang aktif mengembangkan kajian dan ekosistem halal di Indonesia. Salah satu akademisinya, Prof. Dr. Tri Susanto, disebut sebagai peneliti awal bidang halal di Indonesia sejak 1988 yang turut mendorong lahirnya sistem sertifikasi halal nasional.

Prof. Widodo menilai Banyuwangi memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, tidak hanya di sektor makanan dan minuman, tetapi juga sektor pariwisata.

“Banyuwangi itu komunitasnya banyak. Tidak hanya makanan tetapi juga ke tourism, pariwisatanya. Sehingga kita melihat progres Banyuwangi untuk menjadi kabupaten yang betul-betul mengembangkan ekosistem halalnya sangat bagus,” ujar Prof. Widodo.

Baca juga: Ditetapkan Desa Percontohan Antikorupsi Sejak 2022, KPK Apresiasi Komitmen Desa Sukojati Banyuwangi

Pernyataan serupa disampaikan Kepala BPJPH Haikal Hasan. Menurutnya, Banyuwangi dapat menjadi contoh daerah yang serius membangun industri halal melalui dukungan terhadap UMKM dan fasilitas pendukung lainnya.

“Saya pernah ke Banyuwangi, dan perkembangannya juga mantap menurut saya. UMKM-nya didorong mendapatkan sertifikat halal, rumah potong hewannya. Jadi Banyuwangi itu bisa jadi percontohan,” kata Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal.

Baca juga: Granat Aktif Ditemukan di Kebun Banyuwangi, Gegana Lakukan Disposal Aman

Ribuan UMKM Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama ini aktif memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengurusan sertifikat halal. Hingga saat ini tercatat sebanyak 22.091 sertifikat halal telah diterbitkan untuk produk UMKM yang proses pengurusannya difasilitasi pemerintah daerah.

Selain itu, Banyuwangi juga telah memiliki delapan rumah potong hewan (RPH) dan empat rumah potong unggas yang telah mengantongi sertifikasi halal.

Ipuk menegaskan, penguatan ekosistem halal tidak hanya fokus pada sertifikasi produk, tetapi juga pembangunan sistem yang terintegrasi mulai dari pelaku usaha hingga sektor wisata halal.

Baca juga: Pencurian Motor di Banyuwangi Dipicu Judi Online, Pelaku Ditangkap 24 Jam

“Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi bagaimana kami membangun ekosistem yang menyeluruh, mulai dari UMKM, infrastruktur, hingga pariwisata halal yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Ipuk.