Mahasiswa Bondowoso Demo Tagih Janji Pembebasan PBB untuk Warga Miskin

Ringkasan Berita:

• Mahasiswa PK PMII RBA Universitas At Taqwa Bondowoso menggelar aksi di depan Kantor Pemda.
• Mereka menuntut realisasi janji pembebasan PBB bagi masyarakat desil 1.
• Pemda menyebut program masih dalam tahap pengkajian dan validasi data penerima.
• Jumlah warga kategori desil 1 disebut berubah signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
• Pemda mengakui kebijakan berpotensi berdampak pada PAD dan sedang menyiapkan skema alternatif.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso – Mahasiswa yang tergabung dalam PK PMII RBA Universitas At Taqwa Bondowoso menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Daerah Bondowoso, Jumat (12/6/2026).

Aksi tersebut untuk menagih realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada 2024 terkait pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem atau kelompok desil 1.

Baca juga: Hanya Hitungan Jam UKT Camaba Mendadak Naik, Mahasiswa Unej Demo Rektorat

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster bernada kritik terhadap komitmen politik kepala daerah. Beberapa di antaranya bertuliskan “Kampanye selesai, janji ikut selesai”, “Buktikan janji itu, jangan jadi pengkhianat”, hingga “Jangan jadikan rakyat kecil sebagai alat elektoral”.

Selain menyampaikan orasi, mahasiswa juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan situasi saat masa kampanye dan harapan masyarakat terhadap janji politik yang disampaikan.

Aksi berlangsung dengan pengamanan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pihak terkait.

Baca juga: Khawatir Legalitas Ijazah, Mahasiswa UNUBA Demo PCNU Bangil Soroti Dualisme Yayasan

Koordinator aksi, Rifky Gimnastiar, mengatakan tuntutan utama mahasiswa adalah kepastian pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB bagi kelompok masyarakat paling rentan, termasuk anak yatim, janda, dan warga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1.

Menurutnya, hasil penelusuran kepada organisasi perangkat daerah menunjukkan kebijakan tersebut masih dalam tahap upaya dan belum tercantum sebagai program prioritas.

“Tahun kemarin tidak ada, karena bahasanya janji politik tidak harus tahun pertama. Tadi disampaikan diupayakan untuk gratis tahun ini,” ujar Rifky.

Baca juga: Mahasiswa Demo di Pemkab Bondowoso, Soroti Belanja Pegawai 48 Persen, Infrastruktur Hanya 6 Persen

Ia mengatakan mahasiswa akan terus mengawal implementasi janji tersebut hingga ada kepastian kebijakan.

Tanggapan Pemkab Bondowoso

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathor Rozi, menyebut aspirasi mahasiswa menjadi pengingat atas komitmen politik yang pernah disampaikan pemerintah daerah.

Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

Pemkab, kata dia, saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data masyarakat desil 1 karena terjadi perubahan jumlah penerima dalam waktu relatif singkat.

Fathor menjelaskan, pada akhir Desember 2025 jumlah masyarakat kategori desil 1 tercatat sekitar 87 ribu orang. Angka itu meningkat menjadi sekitar 101 ribu pada April 2026 dan kembali berubah menjadi sekitar 104 ribu pada Juni 2026.

Baca juga: Mahasiswa Demo di Pemkab Bondowoso, Soroti Belanja Pegawai 48 Persen, Infrastruktur Hanya 6 Persen

“Begitu cepatnya pergerakan atau dinamika angka di Desil 1. Tentu ini harus diverifikasi dan divalidasi,” ujarnya.

Ia juga mengakui kebijakan pembebasan PBB berpotensi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah daerah mengaku tengah menyiapkan skema lain untuk menjaga pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat.

“Karena semangatnya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tentu tidak membebani masyarakat,” tambahnya.