Lulusan Banyak, Lapangan Kerja Terbatas: Salah Siapa?

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Fenomena meningkatnya jumlah lulusan pendidikan formal yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja bukanlah sekadar problem statistik ketenagakerjaan, melainkan cermin dari persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pembangunan nasional. Setiap tahun, lembaga Pendidikan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi melahirkan jutaan lulusan baru. Namun, realitas pasar kerja menunjukkan daya serap yang terbatas, bahkan stagnan. Pertanyaannya, di mana letak persoalannya?

Paradoks Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Secara teoritis, pendidikan dipahami sebagai instrumen utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial. Dalam kerangka human capital theory, pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas individu dan memperluas peluang kerja. Namun, ketika angka pengangguran terdidik justru meningkat, asumsi tersebut patut dievaluasi secara kritis.

Paradoks ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan cenderung menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi belum sepenuhnya relevan dengan dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri. Akibatnya, terjadi apa yang disebut sebagai educated unemployment, yakni pengangguran yang justru berasal dari kelompok berpendidikan.

Masalah Relevansi dan Orientasi Pendidikan

Salah satu persoalan mendasar terletak pada orientasi pendidikan yang masih dominan akademik dan kognitif. Kurikulum sering kali menekankan penguasaan teori, tetapi kurang memberi ruang pada pengembangan keterampilan aplikatif, pemecahan masalah, kreativitas, dan adaptabilitas kompetensi yang justru menjadi kunci dalam pasar kerja kontemporer.

Di sisi lain, pendidikan tinggi masih berorientasi pada pencetakan pencari kerja (job seeker), bukan pencipta lapangan kerja (job creator). Jiwa kewirausahaan, inovasi, dan keberanian mengambil risiko belum menjadi arus utama dalam ekosistem pendidikan. Akibatnya, lulusan cenderung menunggu kesempatan kerja, bukan menciptakannya.

Struktur Ekonomi yang Tidak Inklusif

Namun, menyalahkan pendidikan semata juga merupakan simplifikasi persoalan. Struktur ekonomi nasional yang belum sepenuhnya inklusif dan produktif turut berkontribusi besar. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi penciptaan lapangan kerja berkualitas menyebabkan daya serap tenaga kerja, khususnya lulusan baru, menjadi terbatas.

Sektor-sektor padat karya melemah, sementara sektor berbasis teknologi dan modal berkembang tanpa diimbangi peningkatan keterampilan tenaga kerja secara sistematis. Ketidakseimbangan ini menciptakan jurang antara kompetensi lulusan dan kebutuhan riil pasar kerja.

Peran Negara, Dunia Usaha, dan Lembaga Pendidikan

Persoalan lulusan dan lapangan kerja sejatinya merupakan tanggung jawab kolektif. Negara memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang. Dunia usaha tidak cukup hanya menjadi pengguna lulusan, tetapi perlu terlibat aktif dalam perancangan kurikulum, program magang, dan pengembangan kompetensi.

Sementara itu, lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan transformasi paradigma: dari sekadar institusi pengajaran menjadi pusat pengembangan kapasitas manusia yang adaptif, kritis, dan inovatif. Pendidikan tidak lagi dapat berjalan dalam ruang hampa, terpisah dari realitas sosial dan ekonomi.

Menata Ulang Arah Pendidikan

Lulusan banyak dan lapangan kerja terbatas bukanlah pertanyaan tentang siapa yang harus disalahkan, melainkan tentang siapa yang harus berbenah. Pendidikan perlu ditata ulang agar lebih relevan, kontekstual, dan berorientasi pada masa depan. Tanpa pembenahan menyeluruh, pendidikan berisiko kehilangan daya transformatifnya dan justru menjadi bagian dari masalah sosial yang lebih besar.

Pada akhirnya, pendidikan seharusnya tidak hanya menjanjikan ijazah, tetapi juga harapan yang realistis bahwa ilmu yang dipelajari mampu memberi makna, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi kehidupan bersama. (*)

OLEH : 

Ahmad Halid

Rektor Universitas Islam Jember

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)