Pemkab Jember Tunggu Instruksi Pusat soal WFH ASN untuk Penghematan BBM

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jember menunggu instruksi pusat terkait rencana WFH bagi ASN.
• Kebijakan ini diwacanakan untuk penghematan BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia.
• Bupati Muhammad Fawait menyebut WFH pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.
• Pemkab memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski ASN bekerja dari rumah.
• Pasokan BBM di Jember dipastikan tetap aman meski ada wacana efisiensi energi.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Pemkab Jember masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut diwacanakan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemerintah daerah siap menjalankan kebijakan tersebut apabila sudah ada instruksi resmi dari pemerintah pusat.

“Kami memang sedang menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Tapi Pemkab Jember siap ketika ada perintah untuk WFH,” ujar Fawait, Selasa (24/3/2026).

Menurut Fawait, penerapan kerja dari rumah bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Sistem tersebut pernah dijalankan saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

Ia menilai perkembangan teknologi saat ini memungkinkan ASN tetap bekerja secara optimal tanpa harus selalu hadir di kantor.

Baca juga: Siap Layani Pemudik, DPC PDI Perjuangan Jember Buka Posko Gotong Royong 24 Jam

“Kami pastikan dengan kemajuan teknologi tidak akan mengurangi kinerja dari ASN, terutama untuk pelayanan publik,” kata pria yang akrab disapa Gus Fawait itu.

Fawait menjelaskan wacana penerapan WFH muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik militer di kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan BBM.

Baca juga: Terdapat 58 SPPG MBG di Jember Disuspen BGN, Terkendala Perizinan

“Indonesia hari ini adalah importir BBM. Tentu ketika terjadi dinamika harga minyak dunia yang fluktuatif, subsidi BBM yang ditanggung pemerintah bisa membengkak,” paparnya.

Menurut Fawait, kebijakan penghematan energi melalui WFH perlu didukung oleh seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

“Sudah seharusnya semua rakyat Indonesia termasuk Jember juga kompak mendukung presiden dan negara, supaya subsidi BBM kita tidak terlalu membengkak,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa wacana WFH tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan BBM di daerah. Pasokan BBM di Kabupaten Jember dipastikan tetap aman.

“Yang dilakukan adalah efisiensi, termasuk ada opsi untuk WFH,” tambahnya.