DPRD Kabupaten Malang Fasilitasi Pengajuan Dugaan Situs di Landungsari Sebagai Cagar Budaya

Ringkasan Berita:- Rudi Harianto, Kepala Dusun Klandungan, Desa Landungsari, Kabupaten Malang menemukan dugaan situs pada zaman Mataraman Kuno pada Juni 2025

- Situs itu diajukan menjadi cagar budaya oleh Lembaga Adat di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Lembaga Adat di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mengajukan Objek Diduga Cagar Budaya (OCBD) berupa situs menjadi Cagar Budaya.

Pengajuan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kabupaten Malang, Rabu (19/11/2025).

Perlu diketahui, pada 6 Juni 2025, Rudi Harianto, Kepala Dusun Klandungan, Desa Landungsari, Kabupaten Malang menemukan dugaan situs pada zaman Mataraman Kuno.

Dugaan situs ditemukan di area Situs Balekambang. Atas temuan ini, mereka mengajukan OCBD tersebut untuk dijadikan Cagar Budaya.

Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Malang, Hartono secara umum menjelaskan jika warisan budaya itu ada dua jenis, yaitu warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda.

Dijelaskannya, warisan budaya benda di antaranya Cagar Budaya yang bisa berbentuk benda, struktur, cagar, dan kawasan.

"Untuk temuan di Dusun Klandungan ini patut diduga situs atau OCBD."

"Temuan ini pernah dilakukan test pit oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah XI, selanjutnya nanti kita akan proses dari OCBD menjadi Cagar Budaya," kata Hartono ketika dikonfirmasi Tribun Jatim Network.

Sebelum menjadi Cagar Budaya, ada beberapa proses yang ahrus dilakukan.

Di antaranya memerlukan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang terdiri dari ahli arkeologi, ahli sejarah, ahli teknik sipil, ahli hukum, dan dari pemerintah daerah.

Akan tetapi TACB Kabupaten Malang saat ini belum aktif. Namun, dikatakan Hartono hal ini bukan menjadi sebuah permasalahan. Sebab, TACB bisa mendatangkan dari Provinsi Jawa Timur.

"Karena TACB itu harus lolos uji kompeensi dai badan sertifikasi pusat, sehingga sementara ini kita bisa pinjam dari provinsi," jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza yang turut mendampingi RDPU siang ini menyampaikan terkait mekanisme pangajuan Cagar Budaya yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2011.

Di antaranya, pengajuan bisa dilakukan ketika sudah ada naskah akademik serta data penunjang, selanjutnya bisa disampaikan ke TACB untuk proses penetapan Cagar Budaya.

"Makanya salah satu rekomendasi rapat pada hari ini kami merekomendasikan supaya TACB dari pemerintah Kabupaten Malang segera diaktifkan. Ketika sudah aktif bisa diverifikasi," imbuh Faza.

Usai dilakukan verifikasi oleh TACB apakah temuan tersebut layak menjadi Cagar Budaya atau tidak, Faza berharap dilakukan penetapan maksimal 30 hari. Hal ini termuat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011.

"Nanti sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya maka terkait dengan perlindungan, perawatan dan lain-lain menjadi bagian tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Malang," bebernya.

Anggota DPRD Fraksi NasDem ini menyampikan bahwa pihaknya akan turut mengawal proses penetapan OCBD menjadi Cagar Budaya di Dusun Klandungan.

Kemudian, ia juga meminta beberapa pihak terkait di antaranya Disparbud Kabupaten Malang untuk turut mengawal.

"Kalau diperlukan untuk mempercepat kami hadir di audiensi rapat hari ini siap turun ke lapangan untuk menguatkan proses ini."

"Kami di Komisi I akan mengawal supaya ajuan dari masyarakat ini mendapatkan hasil yang terbaik," tegasnya.

Ia berharap, ketika Cagar Budaya telah ditetapkan ini akan menjadi warisan lokal yang harus dijaga secara bersama-sama.

Pastinya situs tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Malang. (*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)