DPRD Kabupaten Pasuruan Siap Kawal Aspirasi Driver Ojek Online 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Pasuruan menyampaikan aspirasi mereka di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (4/9/2025) siang.

Lembaga legislatif ini memastikan akan mengawal dan memperjuangkan tuntutan yang disuarakan para driver.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menegaskan, seluruh masukan dari para pengemudi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Menurutnya, DPRD berkepentingan untuk memastikan pekerja transportasi berbasis aplikasi juga mendapat hak perlindungan yang layak.

“Terkait jaminan perlindungan sebenarnya sudah ada program Universal Health Coverage (UHC). Tinggal mengajukan saja, kalau syarat terpenuhi maka biayanya akan ditanggung pemerintah daerah,” jelas Samsul.

Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas driver online melalui program pelatihan keterampilan.

Baca juga: Bersyukur Jalur Gumitir Dibuka, Bupati Ipuk Ingatkan Pengendara Tetap Waspada

“Kita akan mendorong dinas terkait untuk membuka pelatihan berbasis komunitas. Jadi, para driver bisa mendapatkan keterampilan tambahan yang menunjang aktivitas mereka, sekaligus menjadi cadangan usaha ketika orderan sepi,” imbuhnya.

Selain itu, DPRD berjanji akan memastikan penerapan tarif ojol sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur, yang selama ini dikeluhkan sering diabaikan pihak aplikator.

Baca juga: Sinyal Inter Milan Belanja Pemain Lagi di Bursa Transfer, 1 Nama Masuk Radar, 1 Lain Kans Dilirik

“Kami akan kawal agar tarifnya tidak merugikan driver, karena mereka yang setiap hari berjibaku di jalan untuk menghidupi keluarganya,” tandasnya.

Politisi PKB ini menyebut apa yang disuarakan driver online adalah persoalan nyata yang dialami ribuan masyarakat Pasuruan.

Karena itu, DPRD akan mengawal agar pemerintah daerah dan aplikator benar-benar memperhatikan kebutuhan para pengemudi.

“Ini bukan sekadar soal tarif, tapi soal keadilan dan kesejahteraan. Driver online sudah menjadi bagian penting transportasi masyarakat, jadi negara dan daerah tidak boleh abai,” urainya.

Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya mendatangi Gedung DPRD untuk menyampaikan tiga tuntutan pokok.

Ketua asosiasi Harsoyo Utomo menuturkan, pihaknya kini menaungi sekitar 2.000 driver roda dua maupun roda empat yang seluruhnya menggantungkan hidup dari orderan aplikasi.

Menurut Harsoyo, tuntutan pertama adalah adanya jaminan perlindungan sosial, baik melalui BPJS Kesehatan maupun BPJamsostek.