Rapat DPRD dan Bakesbangpol Memanas, Tantang Anggota Dewan, PNS Diusir dari Ruang Rapat 

Ringkasan Berita:

• Rapat kerja DPRD Pasuruan dengan Bakesbangpol berlangsung panas.
• Dewan menyoroti dugaan copy paste dalam penyusunan RKA tahun 2026.
• Seorang PNS diduga bersikap menantang anggota dewan hingga diusir dari rapat.
• Ketua Komisi I menegaskan akan melaporkan insiden tersebut ke Bupati Pasuruan.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM,  Pasuruan - Suasana rapat kerja Komisi I dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan memanas, Kamis (30/10/2025).

Rapat kerja yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bakesbangpol untuk proyeksi tahun 2026 ini menemui jalan buntu.

Tidak ada keputusan, tidak ada temu. Rapat berakhir tanpa kepastian. Bahkan, informasi yang diterima, ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusir dari ruang rapat.

Penyebabnya, masalah sepele. Saat rapat berlangsung, salah satu anggota Komisi I mempertanyakan beberapa hal terkait pos anggaran yang dituangkan dalam RKA.

Ada pos anggaran untuk pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya di tahun 2026. Padahal, pos anggaran itu juga ada di tahun 2025. 

Sekalipun, besarannya memang berbeda. Di tahun 2025, pos anggaran pengadaan mebel itu Rp 153 juta, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp 94,7 juta.

Baca juga: 8.000 Anak di Pasuruan Ikuti Gerakan Nasional Membatik Motif Anak Bebek

Untuk tahun 2026, proyeksi pengadaan mebel itu sebesar Rp 1 juta, sedangkan untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp 17,5 juta.

Kasiman, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menyebut, awalnya dewan mempertanyakan alokasi anggaran yang sama untuk item pengadaan yang sama.

Alokasi Anggaran Janggal

Menurut dia, ada yang janggal dalam pengalokasian pos anggaran untuk kegiatan yang sama. Dia menduga, penyusunan RKA ini dilakukan asal-asalan.

“Kami mempertanyakan itu awalnya, kenapa ada alokasi anggaran untuk pengadaan item pekerjaan yang sama dalam dua tahun berturut-turut,” katanya.

Kasiman menyebut, apakah pengadaan mebel itu perlu dianggarkan lagi, mengingat pembelanjaan tahun depan harus tepat sasaran dan tepat guna.

Dia juga menyoroti kekuatan dan kemampuan mebel yang dianggarkan oleh Bakesbangpol. Termasuk aset peralatan dan mesin yang ada disana.

“Waktu kami tanya, berapa komputer disana. Berapa yang rusak, berapa yang bisa dipakai. Ternyata, Bakesbangpol tidak bisa memberikan penjelasan,” jelasnya.

Baca juga: Hari Santri Nasional, Pemkab Pasuruan Bentuk Dewan Pesantren

Hal itu yang membuat wakil rakyat meradang. Kasiman menilai, ini menjadi bukti RKA hanya copy paste dari tahun sebelumnya, tanpa ada pertimbangan matang.

“Ini kan menujukkan kalau perencanannya tidak matang, karena mereka tidak tahu kemampuan alat dan mesin di kantornya sendiri,” tambahnya.

Hanya saja, teguran dewan ini tidak mendapat respon yang baik dari salah satu PNS di Bakesbangpol. Informasi yang diterima, oknum PNS ini justru menantang dewan.

Baca juga: Ketua DPRD Dorong Sekolah di Pasuruan Jadi Tempat Pendidikan Aman dan Tangguh Bencana

Tantang Anggota Dewan

“Bapak ngomong apa, saya tidak takut DPR, saya juga tidak takut dipindah dari dinas,” kata politisi Partai Gerindra saat menirukan apa yang diucapkan PNS tersebut.

Hal itu membuat suasana rapat tidak kondusif. Ia menyebut hal itu membuat teman-teman dewan geram, karena sikap PNS yang seolah tidak mau diingatkan.

“Kami ini di DPRD punya fungsi kontrol dan budgeting, makanya kalau kami menyarankan cukup diterima dan diperbaiki saja RKAnya,” paparnya.

Bukan justru tidak menerima masukan dan menantang seperti ini. Kasiman menilai, postur anggaran Pemkab Pasuruan tahun depan itu harus proporsional.

Dan juga harus tepat sasaran dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Alokasi anggaran untuk item yang tidak penting ditangguhkan sementara.

“Jadi, kesimpulannya dalam menyusun RKA harus bijak dalam memilah dan memilih kegiatan. Ini dinas kami ingatkan dan beri masukan,” ungkapnya.

Baca juga: Silaturahmi ke Bupati Pasuruan, Pengurus Baru Partai Golkar Komitmen Sinergi Bangun Daerah

Anehnya, masukan ini tidak diterima dengan baik oleh PNS itu dan justru marah, menantang balik dewan. “Etikanya tidak ada sama sekali,” tuturnya.

Rapat kerja ini, kata dia, tujuannya adalah menyelaraskan apa yang menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.

“Kami semua tahu, paparan APBD tahun 2026 oleh Bupati Sudah dijelaskan, dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong 24 persen lebih. Ini menjadi tantangan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kasiman menyebut, penyusunan RKA tahun depan harus benar-benar cermat, bijak agar semua kepentingan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono juga menyanyangkan sikap dan perbuatan salah satu oknum PNS di Bakesbangpol.

Menurut dia, sikap PNS ini tidak menunjukkan etos kerja yang baik, karena dia tidak menghargai masukan yang disampaikan oleh teman-teman dewan.

“Kami ini punya fungsi budgeting, jadi kami berhak untuk memberikan pertimbangan ketika ada anggaran belanja yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Baca juga: Silaturahmi ke Bupati Pasuruan, Pengurus Baru Partai Golkar Komitmen Sinergi Bangun Daerah

Rudi, sapaan akrabnya mengaku akan melaporkan sikap PNS yang kurang beretika ini ke Bupati Pasuruan. Dia berharap, Bupati bisa memberikan pembinaan.

“Ini kan agendannya rapat kerja resmi, seharusnya dia tidak melakukan hal - hal yang kurang etis ini. Dia harus bersikap profesional dan bijak,” tuturnya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan Nurul Huda tidak mau berkomentar terkait suasana rapat kerja dengan Dewan yang sempat memanas.

“Tidak ada yang panas. Ya memang rapat kerja kan banyak yang dibahas, mulai anggaran, rencana pembelanjaan dan sebagainya,” tutupnya. 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)