Musda XI Golkar Pasuruan Dipersoalkan, Dinilai Cacat Administrasi dan Hukum

“Saat rapat pertama setelah pergantian Plt, kami mempertanyakan dasar hukumnya. SK pergantian tidak pernah ditunjukkan. Jawabannya hanya disebut kewenangan DPD,” ungkap salah satu Ketua PK.

Ia menilai ketidakjelasan prosedur tersebut memicu kegelisahan di tingkat akar rumput. Penolakan terhadap pakta integritas justru berujung pada sanksi organisasi.

“Kami menolak karena memahami itu sebagai bentuk dukungan politik. Setelah itu, surat peringatan datang bertubi-tubi hingga mandat kami dicabut dan diganti Plt,” pungkasnya.