Pemohon Praperadilan Bongkar Alasan Gugatan, Bukan Hambat Tapi Dukung Penegakan Prosedural

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Sidang perdana praperadilan terkait penetapan tersangka perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal narkotika mulai menggelinding di Pengadilan Negeri Bangil, Selasa (5/5/2026).

Permohonan ini diajukan oleh Kasnadi alias Guplek (48), warga Kecamatan Gempol.

Dalam persidangan, tim advokat yang mendampingi pemohon membeberkan alasan diajukannya gugatan.

Mereka menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah dan mengandung cacat prosedur, sehingga perlu diuji melalui mekanisme praperadilan.

Baca juga: Rayakan Ultah Sembari Berbagi, 104 Anak Yatim Terima Santunan di Gempol Pasuruan

Salah satu tim advokat pemohon, Wiwik Tri Haryati menegaskan, langkah hukum ini bukan untuk menghambat upaya pemberantasan narkoba.

Justru sebaliknya, ia menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami mendukung pemberantasan narkoba, bahkan seribu persen. Tapi harus sesuai prosedur. Kalau tidak, kami wajib mengingatkan,” ujarnya.

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan, diantaranya terkait dasar penerbitan surat perintah penyidikan hingga penetapan tersangka yang dinilai tidak sinkron secara administratif.

Selain itu, pihaknya juga mempersoalkan proses penyitaan barang milik kliennya.

Ia menyebut, beberapa aset seperti kendaraan disita tanpa dilengkapi berita acara penyitaan maupun izin dari pengadilan setempat.

Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

“Penyitaan harus melalui prosedur yang jelas. Kalau tidak, tentu ini yang kami uji dalam praperadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak pemohon juga mempertanyakan keterkaitan sejumlah barang yang disita dengan dugaan tindak pidana.

Pasalnya, sebagian aset disebut telah dimiliki sebelum perkara yang disangkakan terjadi.

Wiwik menambahkan, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang sah untuk menguji tindakan aparat penegak hukum.