Wadul Nasib, Ribuan Buruh Karyamitra Budisentosa Datangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan

“Khawatirnya, ketika terjual uangnya langsung diambil Bank Mandiri, akhirnya karyawan tidak mendapatkan haknya,” paparnya.

Untuk itu, ia akan memberikan rekomendasi dengan meminta bantuan ketika aset terjual upah karyawan yang dipentingkan, karena ini nasib orang banyak.

“Karena ini mayoritas adalah warga Pasuruan. Kami wajib memberikan pertolongan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” urainya.

Dia juga mengaku akan mempertimbangkan untuk segera memberikan solusi buat teman - teman buruh ini.

Menurutnya, pailitnya Karyamitra membuat indeks pengangguran Pasuruan otomatis langsung meningkat. Ini adalah perusahaan padat karya.

“Nanti akan saya upayakan untuk bisa mendapatkan bantuan dan pelatihan. Tapi, saya tidak janji bisa semuanya ya,” lanjut dia.

Ia mengaku bisa merasakan kegalauan dan kesedihan yang dirasakan teman - teman karyawan ini dengan nasibnya ke depan.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih buat teman - teman yang masih percaya dengan kami sebagai wakil rakyat,” paparnya.

Kuasa hukum karyawan PT Karyamitra Budisentosa Suryono Pane mengatakan, tanggal 22 Desember adalah batas pengajuan tagihan untuk perusahaan.

Data tagihan untuk perusahaan itu harus disetorkan ke kurator, sehingga saat aset terjual perusahaan wajib membayar tanggungan.

“Kami sudah punya datanya. Untuk upah karyawan saja itu sekitar Rp 80 Miliar, itu tidak terbayar sejak akhir 2021 sampai akhir 2022,” lanjutnya.

Angka itu, kata Pane, hanya untuk upah buruh. Belum dihitung pesangon, pensiun dan uang BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipotong.

Faktanya, tidak disetorkan dan dibayarkan ke BPJS. “Ini sedang kami pilah mana yang masuk ranah pidana, mana yang kepailitan,” jelasnya.

Ia menyebut, Pemkab harus segera mengambil sikap karena mayoritas ini warga Pasuruan. Setelah ini, pasti akan bedampak pada ekonomi.

Meningkatnya angka pengangguran juga harus dipikirkan. Ia menyebut, nasib buruh ini lebih tragis dibandingkan TKW dan TKI.

“Kami berharap, DPRD bisa melakukan koordinasi lebih lanjut karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutupnya. 

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)