Wakil Ketua DPRD Pasuruan Minta Pemkab Lebih Kreatif Membuat Kalender Wisata

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membuat kalender even atau kalender wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, sektor wisata Pasuruan tetap menjadi tulang punggung daerah untuk menggerakan ekonomi pelaku UMKM, pelaku wisata dan pelaku industri kreatif di Pasuruan. Ia menyebut, kalender itu penting dibuat.

“Indeks pengangguran terbuka kita semakin meningkat karena banyaknya perusahaan yang masih belum stabil akibat dampak pandemi, sehingga sektor wisata tetap tulang punggung,” katanya, Senin (23/1/2023).

Dia menyampaikan hal itu saat hadir dalam rakercab Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu. Ia menilai, Pemkab belum membuat langkah yang tepat.

Baca juga: 180 Ribu Warga Kota Probolinggo Terverifikasi Data Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

Padahal, kata AW, sapaan akrabnya, banyak wisata di Pasuruan yang bisa dikonsep dan dibuatkan agenda tahunan. Itu salah satu konsep marketing yang pas untuk mempromosikan wisata dan agendanya ke wisatawan.

“Kalau perlu buat paket - paket wisata. Jogja sudah lebih dulu melakukan. Contohnya, borobudur. Wisatawan ke sana sudah tidak lagi melihat keindahan candi terbesar itu, tapi sudah dihibur dengan paket wisatanya,” jelasnya.

Disampaikan AW, wisatawan yang berkunjung ke Borobudur diajak tour keliling desa - desa di sekitar Borubudur. Diperkenalkan dengan UMKM dan kerajinan tangan dari masing - masing desa.

Bahkan, dibuatkan paket dengan mengendarai mobil klasik. Menurut politisi PDI Perjuangan ini bisa menjadi contoh. Paket wisata itu memberi dampak luar biasa. Semuanya terlibat, ekonomi bergerak.

Baca juga: Emak-Emak di Pasuruan Bahagia Anaknya Dapat Beasiswa untuk Belanja Kebutuhan Sekolah

“Pasuruan bisa seperti itu. Pasuruan punya Bromo, kenapa tidak dibuatkan paket dengan daerah - daerah yang memiliki ciri khas khusus. Jadi wisatawan sudah tidak fokus ke Bromo, tapi bisa berkunjung ke tempat lain,” urainya.

Menurutnya, era sekarang sudah saatnya kolaborasi untuk bergerak bersama. Karena ini untuk kepentingan pelaku UMKM, wisata dan industri kreatif. Pemerintah yang harus memfasilitasi dan merangkul semuanya.

“Selama ini banyak pelaku UMKM dan industri kreatif yang tidak dilibatkan, misal dalam skala kecil di hotel dan restoran. Seharusnya pemerintah bisa memberikan sedikit penekanan,” tambahnya.

Setiap hotel atau restoran yang berdiri di Pasuruan harus melibatkan pelaku UMKM, dan industri kreatif lokal. Semisal ada produk unggulan, bisa dimanfaatkan untuk menunjang galeri atau tampilan hotel atau restoran.

“Saya juga minta Pemkab lebih peduli terhadap hotel dan restoran yang sudah berkontribusi dengan membayar pajak. Pemkab harus memberlakukan rewards and punishment,” sambungnya.

Baca juga: Kucing-Kucingan Antara Aparat dan Penambang Emas Liar di Area Gumuk Rase Jember

Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu, jalanan menuju beberapa restoran di Pandaan rusak parah. Tidak ada perbaikan, padahal mereka sudah membayar pajak dan banyak pengunjungnya.

“Pemkab harus fair, ketika mereka mewajibkan pelaku usaha restoran dan hotel membayar pajak, pemkab juga harus memberikan fasilitas yang layak. Minimal akses jalan menuju restoran atau hotel itu tidak rusak,” tambahnya.

AW juga menyebut, pelaku usaha kafe - kafe khususnya di wilayah barat dilibatkan dalam PHRI, dan Pemkab harus segera menginventarisir datanya karena ini bisa menambah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)